Sahib Tekankan Raperda RTRW Tidak Abaikan Status Lahan Milik Masyarakat dan Perusahaan

Pembahasan ini menjadi krusial mengingat dokumen RTRW akan menjadi acuan utama arah pembangunan Kota Bontang untuk jangka panjang. Anggota Pansus Raperda RTRW DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penyelarasan aturan ini, hak-hak kepemilikan lahan baik milik masyarakat maupun dunia usaha tidak boleh dikesampingkan.

"Kepastian hukum atas status tanah harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai keberadaan Raperda RTRW ini di kemudian hari justru memicu konflik agraria," ungkapnya, Jumat (31/7/2026)

Ia menjelaskan, kebijakan mengenai RTRW ini tidak boleh merugikan masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim di suatu kawasan.

Dirinya juga menyampaikan, tim pembahasan Raperda dari pihak pemerintah daerah tidak mengabaikan status lahan kepemilikan masyarakat dan perusahaan yang sudah memiliki sertfikat, baik PPAT, Segel dan HGU.

Menurutnya, langkah ini diambil agar kedepannya Perda tersebut tidak membuka adanya peluang gugatan hukum yang dilayangkan oleh berbagai pihak. "Pemetaan tata ruang harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan, bukan sekadar coretan garis peta di atas meja," ungkapnya.

Sahib menegaskan bahwa verifikasi lapangan terhadap status kawasan permukiman warga dan areal industri harus terus intensif dilakukan. Dia berharap, Perda RTRW Kota Bontang dapat menata kawasan dengan baik dan sesuai kegunaan secara optimal serta tetap memperhatikan status kepemilikan lahan.

Dengan begitu akan terwujudnya tata ruang yang adil, memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, sekaligus memberikan perlindungan maksimal atas ruang hidup seluruh masyarakat Kota Taman. (adv)

Sahib Tekankan Raperda RTRW Tidak Abaikan Status Lahan Milik Masyarakat dan Perusahaan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini