Penulis: Zulhamri

KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) mendorong lembaga kesenian tidak hanya aktif menghasilkan karya, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan agar mampu mengakses dukungan pembiayaan dari berbagai sumber.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim Ilham mengatakan, kemampuan administrasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan lembaga kesenian ketika mengajukan proposal bantuan. Menurutnya, aktivitas berkesenian harus berjalan beriringan dengan kelengkapan kelembagaan.

Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), legalitas badan hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun secara jelas dalam proposal pengajuan bantuan.

“Lembaga kesenian perlu memahami peluang pendanaan itu cukup luas. Karena itu, kelengkapan administrasi dan tata kelola harus dipersiapkan sejak awal agar proposal yang diajukan memenuhi persyaratan,” kata Ilham.

Ia menyebut peluang pembiayaan bagi lembaga kesenian tidak hanya berasal dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Dukungan juga dapat diupayakan melalui program pemerintah pusat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan kebudayaan.

Upaya membuka akses tersebut telah dilakukan Disdikbud Kutim dengan membawa sejumlah proposal lembaga kesenian ke tingkat pemerintah pusat. Sebanyak tujuh belas proposal yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi disampaikan ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.

“Sekarang kami tinggal berharap usulan tersebut mendapat perhatian dan bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan bagi pelaku dan lembaga kesenian di Kutim. Terlebih, kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan melalui APBD menjadi lebih terbatas.

Karena itu, lembaga kesenian dinilai perlu memiliki kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang pendanaan di luar anggaran daerah. Tata kelola yang baik menjadi modal penting agar lembaga mampu memenuhi persyaratan ketika terdapat program bantuan dari pemerintah pusat maupun sumber pembiayaan lainnya.

“Kalau sumber pembiayaan hanya bertumpu pada APBD, ruangnya tentu terbatas," ucapnya.

Kondisi efisiensi anggaran mengharuskan lembaga kesenian lebih terbuka mencari peluang dukungan dari berbagai sumber. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi masing-masing. Dengan pembenahan administrasi, legalitas, perencanaan program dan penyusunan anggaran yang lebih baik.

"Lembaga kesenian agar semakin siap bersaing memperoleh dukungan pembiayaan sekaligus mampu mengembangkan kegiatan seni dan budaya secara berkelanjutan," pungkasnya. (Adv)

Editor: Erwin