Penulis: */Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir kembali mengemuka.

Kali ini, sorotan datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, yang menegaskan bahwa kunci utama bukanlah kelengkapan berkas administrasi semata, melainkan restu politik dari kepala daerah serta legislatif di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pernyataan Sofyan disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Berau, Kamis (25/9/2025). 

Menurutnya, proses DOB selama ini sering kali terhambat bukan karena daerah tidak memenuhi syarat teknis, tetapi karena lemahnya kesepakatan politik di tingkat lokal.

“Kalau hanya bicara dokumen, usulan sudah banyak yang masuk. Tapi persoalannya, tanpa kesepakatan politik dari bupati dan DPRD, pemekaran tidak akan berjalan,” tegas Sofyan.

Berdasarkan data yang diungkapkan Sofyan, saat ini terdapat 189 usulan DOB di DPD RI, lebih dari 200 di DPR RI, dan 341 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Jumlah ini menunjukkan tingginya aspirasi daerah untuk berdiri sendiri, tetapi sekaligus menandakan ketatnya persaingan antarwilayah.

“Kalau hanya masuk daftar usulan, itu bukan jaminan. Berau Pesisir harus benar-benar memperkuat dokumen dan memastikan restu politik dari daerah induk. Tanpa itu, peluangnya akan tipis,” jelasnya.

Dalam usulan pemekaran, lima kecamatan di wilayah selatan Berau masuk sebagai cakupan DOB, yakni Batu Putih, Biatan, Tabalar, Talisayan, dan Biduk-Biduk. 

Dari sisi regulasi, jumlah minimal kecamatan sebagai syarat sudah terpenuhi. Namun, syarat terberat justru ada di ranah persetujuan formal.

Sofyan menyebutkan, dukungan masyarakat memang penting, tetapi tidak cukup. Yang menjadi pintu utama adalah persetujuan resmi Bupati Berau dan Ketua DPRD Kabupaten, disertai persetujuan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

“Jadi kuncinya ada di dua pihak itu. Kalau kabupaten tidak setuju, provinsi pun akan sulit melangkah,” ujarnya.

Selain persetujuan politik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyiapkan dana hibah selama dua tahun serta dana operasional bagi pemerintahan DOB yang baru. 

Beban ini bisa saja terasa berat, tetapi Sofyan menilai hal tersebut bisa ditopang bersama oleh pemerintah provinsi.

“Ini amanat regulasi. Jangan sampai DOB baru lahir tapi tidak siap dari segi keuangan. Kalau kabupaten komitmen, provinsi juga bisa ikut menopang,” katanya.

Tak hanya itu, persetujuan Pemerintah Kampung di wilayah cakupan DOB juga menjadi bagian penting. Menurutnya, aspirasi kampung akan memperkuat legitimasi usulan.

Sofyan mengingatkan dokumen usulan DOB Berau Pesisir sudah diajukan sejak 2011. Meski masih sah secara administratif, dokumen itu perlu diperbarui agar relevan dengan kondisi saat ini.

“Saya datang ke Berau untuk meminta agar ada perjanjian baru. Usulan lama tetap sah, tapi harus diperkuat dengan komitmen terbaru dari bupati maupun DPRD,” ucapnya.

Menurutnya, pembaruan dokumen juga mencerminkan keseriusan daerah. Dengan demikian, Berau Pesisir tidak hanya tercatat sebagai “usulan lama”, melainkan benar-benar menunjukkan kesiapannya untuk dimekarkan.

Di balik dorongan pemekaran, Sofyan juga mengingatkan bahwa setiap daerah yang mengajukan DOB bersaing ketat dengan ratusan wilayah lain. 

Pemerintah pusat akan lebih memilih daerah yang memiliki kelengkapan syarat sekaligus solid dalam dukungan politik.

“Kalau syarat administratifnya lengkap, ditambah persetujuan politiknya jelas, barulah usulan bisa naik prioritas. Jadi jangan berhenti di semangat masyarakat saja,” jelasnya.

Sofyan menegaskan dirinya siap menjadi jembatan perjuangan Berau Pesisir hingga ke tingkat pusat. Namun, ia memberi syarat mutlak: dukungan kabupaten harus benar-benar solid.

Ia mengaku, perjuangan DOB memang panjang dan melelahkan, tetapi hasilnya akan berdampak besar bagi percepatan pembangunan. Terlebih, wilayah pesisir Berau memiliki karakteristik geografis yang luas dan kebutuhan layanan publik yang berbeda dibandingkan dengan daerah induknya.

“Kalau persetujuan kabupaten sudah lengkap, saya akan minta langsung di gubernur. Dari situ langkahnya jadi lebih jelas dan kuat,” tegasnya. 

Editor: Erwin