Penulis: La Eko

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus mempercepat pelaksanaan pendataan Digitalisasi Perlindungan Sosial guna mewujudkan basis data masyarakat yang akurat dan terintegrasi.

Pendataan yang menjadi bagian dari program nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun satu data nasional yang akan menjadi acuan penyusunan kebijakan sekaligus penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah pusat melalui Kemendagri mengharapkan seluruh pemerintah daerah menerapkan sistem pendataan yang terintegrasi. Program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Kota Balikpapan yang memulai pelaksanaannya sejak awal Juni 2026 dan telah resmi diluncurkan di Balikpapan Sport and Convention Center (Dome).

Untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemkot Balikpapan mengerahkan sekitar 360 agen pendata yang melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga.  "Pendataan dilakukan secara menyeluruh agar informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan,"  kata Bagus kepada Korankaltim.com Rabu (1/7/2026)

Data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan sosial, mulai dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemetaan tingkat kemiskinan, pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga program perlindungan sosial lainnya.

Seluruh hasil pendataan dari pemerintah kabupaten dan kota nantinya akan terhubung ke server Kemendagri. Integrasi data tersebut diharapkan mempermudah pemerintah pusat maupun daerah dalam memetakan kondisi sosial masyarakat hingga tingkat keluarga sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Meski demikian, proses pendataan masih menghadapi tantangan di lapangan. Salah satu kendala yang kerap ditemui adalah banyaknya warga yang tidak berada di rumah saat petugas melakukan pendataan pada jam kerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Balikpapan bersama Dinas Sosial terus melakukan evaluasi. Setiap agen pendata didorong memiliki target harian agar progres pendataan dapat dipantau dan target penyelesaian pada akhir Juli tetap tercapai.

Bagus mengusulkan agar jadwal pendataan dibuat lebih fleksibel. Menurutnya, petugas dapat melakukan pendataan pada sore hingga malam hari sehingga peluang bertemu warga yang bekerja pada siang hari menjadi lebih besar.

Melalui pendataan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi, Pemerintah Kota Balikpapan berharap seluruh program perlindungan sosial di masa mendatang dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

"Kalau target harian masih sulit dicapai, maka jumlah agen di lapangan perlu ditambah. Yang terpenting adalah seluruh masyarakat dapat terdata dengan baik sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah," tutup Bagus.

Editor: Aspian Nur