Penulis: Ayu Norwahliyah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak kemarau panjang. 

Langkah terpadu digencarkan mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyiapan air bersih, perlindungan sektor pertanian, pengendalian inflasi, hingga pengerahan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, penanganan kemarau dilakukan secara terintegrasi guna melindungi lingkungan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta menstabilkan perekonomian daerah.

Berbagai upaya lintas sektor telah berjalan, meliputi pengerahan satuan tugas (satgas) terpadu untuk pencegahan karhutla, distribusi air, pendampingan petani, dan penekanan laju inflasi. 

Selain itu, Salat Istisqa telah digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual, disusul penyiapan fasilitas water bombing saat situasi darurat.

“Sekarang memperkuat ikhtiar berbasis teknologi melalui Operasi Modifikasi Cuaca,” kata Andi Harun.

Langkah antisipatif ini diambil guna mencegah dampak kemarau meluas menjadi krisis air, kebakaran lahan masif, kegagalan produksi pangan, hingga gejolak harga kebutuhan pokok.

Penanganan melibatkan sinergi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta unsur relawan.

Adapun pelaksanaan OMC dijadwalkan berlangsung pada 15–19 September 2026, mulai pukul 07.00 hingga 20.00 WITA pada kisaran ketinggian 8.000–12.000 kaki. 

Misi ini dikoordinasikan intensif bersama otoritas Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, AirNav Indonesia, dan Lanud Dhomber Balikpapan.

Andi Harun mengakui, rekayasa cuaca tersebut merupakan penguat dari rangkaian mitigasi yang sudah berjalan.

“Ikhtiar kita lengkap, manusia bekerja, teknologi digunakan, koordinasi diperkuat, dan kepada Allah Swt kita memohon pertolongan,” ujarnya.

Di samping upaya pemerintah, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, tidak melakukan pembakaran terbuka, serta menjaga sumber air baku. Warga juga diminta segera melaporkan temuan titik api agar dapat direspons secara cepat oleh petugas di lapangan.

“Pemerintah tidak boleh menunggu keadaan menjadi darurat baru kemudian bergerak,” tandasnya. (adv)