Penulis: Ayu Norwahliyah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kelangkaan dan tingginya harga elpiji 3 kilogram (kg) yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) masih menjadi keluhan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda.

Kondisi ini sering kali mengganggu keberlanjutan produksi dan pendapatan pelaku usaha yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.

Guna mengatasi persoalan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meluncurkan Kartu Akses UMKM Penyintas Gas LPG 3 Kg (KEMAS).

Program itu dihadirkan untuk memastikan pendistribusian elpiji bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, elpiji 3 kg merupakan komoditas bersubsidi paling penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Karena itu, alur distribusinya perlu dikawal ketat agar tidak memicu gejolak di masyarakat.

“Tantangan yang kerap kita hadapi di lapangan adalah dinamika kelangkaan, lonjakan harga melebihi HET, serta distribusi yang tidak tepat sasaran,” ujar Andi Harun saat meluncurkan program KEMAS di Ballroom Arutala Bapperida, Selasa (15/9/2026).

KEMAS sendiri disebut menjadi wujud komitmen Pemkot Samarinda dalam membenahi tata kelola distribusi elpiji 3 kg. Melalui kartu ini, pemkot ingin menjamin subsidi diterima oleh penerima yang berhak sesuai kuota kebutuhan riil, dijual dengan harga resmi, serta memiliki kepastian pasokan.

Skema program dilakukan dengan pendekatan berbasis data terpadu hasil sinkronisasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda, khususnya menyasar kader dan anggota Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di 10 kecamatan.

Andi Harun mengungkapkan, keberadaan KEMAS bukan sebatas pembagian kartu akses, melainkan upaya memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha penerima.

“Kami ingin memastikan usaha ibu-ibu sekalian tidak terkendala oleh langkanya bahan bakar atau mahalnya harga gas di pasaran,” katanya.

Dengan jaminan akses bahan bakar yang lebih stabil, proses produksi UMKM diharapkan berjalan lancar sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan perekonomian keluarga.

Di samping itu, Andi Harun juga meminta pengawasan distribusi dilakukan secara bersinergi. 

Camat dan lurah diinstruksikan memantau penyaluran kartu sekaligus mengawasi ketersediaan barang di agen maupun pangkalan di wilayah masing-masing.

Pertamina Patra Niaga dan DPC Hiswana Migas Samarinda juga diminta menjaga ketersediaan stok serta memastikan pangkalan mematuhi aturan dalam melayani pemegang Kartu KEMAS. Sementara bagi para pengurus dan anggota PEKKA, kartu tersebut diimbau untuk dimanfaatkan secara bijak demi menunjang produktivitas harian.

“Jangan sampai ada kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (Adv) 

Editor: Aspian Nur