Penulis : M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hukum, hingga tata kelola masyarakat di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Kalimantan Timur untuk memperkuat peran akademisi syariah dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah perubahan tersebut. 

Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) HISSI Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. H. Murjani, S.Ag., SH., MH., mengatakan organisasi yang menaungi para ilmuwan dan sarjana syariah harus mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. 

Menurutnya, perubahan yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya dengan berkembangnya IKN, membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu. 

“Kajian syariah, kata dia, tidak seharusnya berhenti pada persoalan normatif, tetapi juga diarahkan untuk menjawab persoalan sosial yang berkembang,” terangnya, Jumat (14/8/2026). 

HISSI Kaltim juga mendorong penguatan budaya akademik melalui penelitian, publikasi ilmiah, seminar, diskusi serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan dunia usaha dinilai penting agar gagasan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai kajian. 

Bagi HISSI Kaltim, perubahan sosial yang berlangsung di Kaltim harus diimbangi dengan penguatan nilai moral dan kemaslahatan. Kehadiran para ilmuwan syariah diharapkan dapat memberikan perspektif keislaman yang moderat, inklusif dan relevan dalam menjawab tantangan masyarakat di era pembangunan IKN. 

Sementara itu, Prof. Amin Suma menilai perkembangan Kaltim menjadi momentum bagi HISSI untuk memperluas kontribusi melalui penelitian, kajian akademik, serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Ia menekankan bahwa ilmu syariah memiliki cakupan yang luas, mulai dari hukum, ekonomi, pendidikan, hubungan sosial, lingkungan hingga tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan. “Para ilmuwan syariah dinilai perlu mengambil bagian dalam membaca berbagai persoalan kontemporer. 

Apalagi, pembangunan kawasan IKN akan membawa dinamika baru yang membutuhkan perspektif moral, etika, hukum dan keadilan,” ujarnya. Pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan seperti antaranya isu korupsi, perkembangan lembaga ekonomi syariah, persoalan hukum keluarga, pemberdayaan umat hingga tantangan dakwah di era digital. (adv)