Penulis: La Eko

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta kemitraan yang lebih erat antara perusahaan dan petani menjadi perhatian utama dalam 9th Borneo Forum 2026 yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (6/8/2026). 

Forum yang mengusung tema "Resilience, Innovation and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability" tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga pemangku kepentingan industri sawit untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional. 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang membuka forum tersebut menyatakan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. 

Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki sekitar 1,6 juta hektare perkebunan sawit dengan produksi 4,3 hingga 4,9 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun, atau menyumbang hampir 10 persen dari total produksi nasional. 

Meski demikian, Seno menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, terutama kesenjangan antara perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dan perkebunan rakyat, termasuk persoalan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya. 

"Kita perlu mencari solusi agar hubungan antara perusahaan dan petani semakin harmonis, termasuk membahas tata kelola pabrik kelapa sawit nonkebun sehingga tercipta kepastian usaha dan harga yang lebih adil bagi petani," ujarnya. 

Ia juga mengapresiasi kontribusi perusahaan sawit dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur. 

Seno menjelaskan, pemerintah daerah saat ini sedang mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju hilirisasi industri dan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk melalui pengembangan industri sawit. Ia berharap investasi pada industri hilir sawit terus meningkat di Kalimantan Timur. 

Saat ini, dari produksi sekitar 4,9 juta ton CPO per tahun, baru terdapat dua pabrik minyak goreng di provinsi tersebut sehingga sebagian besar bahan baku masih dikirim ke luar daerah untuk diolah. "Kami ingin lebih banyak industri pengolahan turunan sawit dibangun di Kalimantan Timur agar nilai tambahnya dapat dinikmati di daerah," katanya. 

Selain hilirisasi, Seno menyoroti masih kecilnya dana bagi hasil (DBH) sawit yang diterima daerah jika dibandingkan dengan luas perkebunan yang ada. Ia berharap berbagai kebijakan fiskal ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil. 

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan bahwa industri sawit nasional telah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis global, mulai dari gejolak ekonomi, pandemi Covid-19, hingga dinamika geopolitik. 

Menurut Eddy, industri sawit kini harus melangkah lebih jauh melalui transformasi berbasis inovasi, peningkatan produktivitas, hilirisasi, digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan. 

"Industri sawit tidak cukup hanya memiliki ketahanan. Kita harus terus berinovasi dan bertransformasi agar tetap kompetitif di pasar global," tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa sektor sawit tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia sekaligus sumber penghidupan bagi lebih dari 16 juta petani dan pekerja. 

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Heru Tri Widarto, menegaskan bahwa kebutuhan minyak sawit nasional akan terus meningkat seiring dengan implementasi program biodiesel B50 untuk mendukung ketahanan energi nasional. 

Oleh karena itu, Heru menilai peningkatan produksi harus ditempuh melalui optimalisasi produktivitas, bukan dengan membuka lahan baru. Ia mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas minimal satu ton CPO per hektare melalui penggunaan benih unggul, inovasi teknologi, serta penerapan praktik budidaya yang lebih baik. 

Heru juga menekankan pentingnya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sistem ketertelusuran (traceability), sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta penguatan kemitraan antara perusahaan dan petani. 

"Keberlanjutan industri sawit sangat bergantung pada kemitraan yang sehat. Jika hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar terjaga, keberlangsungan usaha juga akan makin kuat," tuturnya. 

Ia juga meminta pemerintah daerah segera menetapkan harga TBS bagi petani swadaya agar tercipta kepastian usaha dan kondisi pasar yang lebih kondusif. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur, Rachmat Perdana Angga menyampaikan bahwa, forum ini bukan lagi sekadar agenda dua tahunan, melainkan telah berkembang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan masyarakat. 

Ia menilai industri sawit masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, pembangunan daerah, hingga pengembangan energi terbarukan. 

Kendati demikian, industri ini juga menghadapi tantangan yang makin kompleks, mulai dari dinamika perdagangan internasional, perubahan regulasi global, tuntutan keberlanjutan, hingga isu perubahan iklim. Oleh sebab itu, ia berharap 9th Borneo Forum 2026 mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat daya saing industri sawit Indonesia. 

"Sekaligus mempererat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan industri sawit yang tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)

Editor: Aspian Nur