KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di RT 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. 

Kali ini, kegiatan difokuskan pada penyampaian materi mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sosialisasi tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, perangkat kelurahan, serta warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan pendidikan di daerah.

Dalam pemaparannya, Rismanto menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara. 

Menurutnya, kehadiran regulasi daerah diperlukan untuk memastikan layanan pendidikan dapat berjalan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Peraturan daerah ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa adanya kesenjangan,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat harus terus diperkuat agar lahir generasi Kalimantan Utara yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan,” kata Rismanto.

Dialog yang berlangsung dalam kegiatan tersebut juga diwarnai penyampaian aspirasi masyarakat. Warga berharap adanya pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan infrastruktur yang lebih memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.

Rismanto memastikan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Melalui kegiatan sosialisasi seperti ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Masukan yang disampaikan masyarakat juga menjadi bekal bagi DPRD dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” tutupnya. (Adv)

Editor: Erwin