
Dalam pertemuan tersebut Kasat Intelkam Polres Paser AKP Rakhmad Wiwit Dianto melalui Kanit 1 IPDA Slamet Hafidin menyampaikan. Menjelang tahun politik terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Diantaranya berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan yang berpotensi pada terjadinya konflik sosial dan terganggunya Situasi Kamtibmas di masyarakat, selain itu terkait juga persoalan Tntutan masa jabatan Kepala Desa dan juga pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
"Sempat terjadi aksi di jakarta pada (25/1/23) berkaitan dengan masa Jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, hal ini tentu menjadi perbincangan yang juga akan berdampak di lingkungan masyarakat terhadap situasi menjelang Pemilu 2024," ucap IPDA Slamet Hafidin.
Mengantisipasi dampak negatif, maka melalui forum pertemuan tersebut. Diharapkan agar Pemerintahan Desa memiliki persepsi yang sama dalam menyikapi permasalahan tersebut dengan langkah lakukan komunikasi dengan unsur Forkopimcam dan instansi terkait.
"Harus ada satu persepsi langkah kebijakan untuk bersama-sama mencari solusi dan ciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat, begitu juga untuk kesuksesan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024," jelasnya.
Ia berharap Pemerintahan Desa juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tururt berpartisipasi menjaga kondusifitas kamtibmas menjelang, pelaksanaan dan pasca Pemilu tahun 2024.
"Kondusifitas kamtibmas menjadi hal penting, tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilu saja, diluar itu kondusifitas kamtibmas juga penting untuk terjaga," tukasnya.
Disisi lain, Ketua Apdesi Kabupaten Paser Nasri menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menantikan keputusan dari pemerintah pusat.
"Pemerintah dalam menerbitkan satu keputusan telah melalui berbagai pertimbangan, makanya kami menanti keputusan dari pemerintah pusat," ujar Nasri.
Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, ia menegaskan bahwa. Sampai saat ini Pemerintahan desa terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap kesuksesan Pemilu 2024. Termasuk juga untuk menjaga kondusifitas kamtibmas.
"Setiap Pemerintahan desa selalu berupaya melaksanakan program untuk meningkatkan pembangunan di Desa, hal tersebut berdampak pada peningkatan kondusifitas kamtibmas,"
"Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat dan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya" pungkasnya.
Editor: Rusdianto