kata Airlangga saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (14/4/2021) kemarin.
Seluruh negara di dunia saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19, bahkan beberapa negara di Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat varian kasus baru.
Di sisi lain, Indonesia terus menunjukkan perbaikan terutama sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. “Per 13 April 2021, persentase kasus aktif di Indonesia berada pada angka 6,9 persen yang berarti lebih rendah dari persentase kasus global yang masih berada di angka 17,36 persen. Persentase tingkat kesembuhan juga sudah mencapai 90,4 persen,” sebut Airlangga.
Melihat keberhasilan itu, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar PPKM diperkuat dan diperluas sebagai dukungan untuk program vaksinasi dengan pengetatan kriteria zonasi untuk pengendalian di tingkat RT dan penambahan lokasi PPKM Mikro menjadi 20 provinsi.
“Program vaksinasi terus dijalankan. Jumlah suntikan telah mencapai kurang lebih 16 juta juta dosis dan menjadikan Indonesia berada di urutan ke-9 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan ke-4 di dunia,” ungkap Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan penyuntikan vaksin hingga 13 April 2021 telah mencapai 15,6 juta dosis dengan kapasitas vaksinasi harian mencapai 500 ribu dosis suntikan. “Ini perlu terus diakselerasi di setiap daerah guna mencapai herd immunity,” imbuh dia.
Adapun untuk penyuntikan vaksin Covid-29 dosis pertama, provinsi Bali menjadi daerah realisasi penyuntikan tertinggi yakni 80,03 persen dari target vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi yakni 24,24 persen.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, untuk mempertahankan tingkat pengendalian Covid-19 yang telah mencapai momentum lebih baik serta belajar dari libur Hari Raya Idulfitri 2020 yang menyebabkan peningkatan kasus hingga 93 persen, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pada tahun ini.
Diantaranya pelarangan mudik dan sejumlah pengaturan pembatasan mobilitas masyarakat yang diatur dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Perhubungan. (*/kk)
Editor: Aspian Nur
