Gubernur Kaltim 2013-2018 Sampaikan Laporan Kerja

Menurut dia, capaian-capaian pembangunan dalam sudut pandang penyelenggaraan pemerintah daerah, tidak hanya ditentukan oleh peran eksekutif di daerah, tetapi juga oleh peran strategis dari DPRD, pemerintah, termasuk komponen masyarakat secara keseluruhan.

“LKPj kepala daerah pada akhir masa jabatan, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” sebut Syahrun.

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan lanjut Syahrun, merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja kepala daerah selama masa jabatan kepala daerah berdasarkan tolok ukur rencana strategis.

“Pada dasarnya, pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat,” sebutnya.

“Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah kepada DPRD, bukan jadi wahana untuk menjatuhkan kepala daerah. Akan tetapi, merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya,” tutup Sayhrun. (adv/hms6)

Gubernur Kaltim 2013-2018 Sampaikan Laporan Kerja

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini