Menurutnya, peran tiga pilar dari tingkat atas hingga paling bawah yakni Lurah atau kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) memiliki peran yang vital.
“Merekalah garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat masyarakat. Peran strategis mereka sangat dibutuhkan terutama berkaitan dengan deteksi dini kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” sebut Syahrun pada acara yang dipimpin Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Mayjen TNI Subiyanto, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto.
Melalui sinergitas ketiganya dan didukung oleh masyarakat luas maka akan tercipta lingkungan yang aman dan damai tidak hanya pada pelaksanaan Pemilu 2019 saja melainkan berkesinambungan dari tahun ke tahun.
“Saling koordinasi ketika menghadapi persoalan dilapangan merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” harapnya.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto mengingatkan tentang pentingnya bagi aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri untuk tetap menjujung tinggi netralitas dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan damai.
Dalam rangka itu, Priyo mengatakan pihaknya terus melakukan upaya-upaya seperti melakukan simulasi terhadap berbagai kondisi kemungkinan yang akan terjadi, berkerjasama dengan ormas dan LSM sebagai perwakilan masyarakat untuk berkomitmen menjaga pemilu berjalan baik.
“Setelah rapat koordinasi Forkopimda ini, jajaran Polri Kaltim akan melakukan rapat koordinasi untuk melihat bagaimana kesiapan pasukan sesuai dengan bidangnya masing-masing termasuk bagaimana mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan titik-titik rawan konflik,” sebutnya.
Menurut Priyo kendati Kaltim telah berhasil melaksanakan pilkada yang berjalan aman dan terkendali akan tetapi berbeda dengan pemilihan umum 2019. Oleh sebab itu peran seluruh pihak termasuk masyarakat luas merupakan faktor penting dalam menjaga pelaksanaan pemilu.
“Menurut Bawaslu, Pemilu 2019 nantinya dinilai sangat rawan terjadinya konflik sebab peserta pemilunya lebih banyak. Kalau Mabes Polri menilai rawan saja tidak sampai sangat rawan, akan tetapi sekarang masih dikomunikasikan ke pihak Bawaslu karena masing-masing item yang menjadi dasar penilaian berbeda satu sama lain,” tuturnya. (adv/hms4)
