“Ternyata perusda ini banyak piutang yang ditinggalkan oleh direksi yang lama. Parahnya lagi, piutang tersebut tanpa jaminan. Jadi PT MMP ini dalam kondisi tidak sehat. Nah, setelah direksi baru ini, kondisinya sudah mulai membaik,” terang Mursyidi.
Dijelaskan dia, dalam pembagian PI tersebut, pansus berharap pembagian 80-20. Dalam artian, 80 persen untuk pembangunan daerah dan membackup APBD dan 20 persen untuk operasional MMP.
“Artinya jika mengacu pada perda Nomor 6 Tahun 2014 itu, kita hanya dapat 55 persen. Presentasenya, 55 persen untuk pembangunan, 45 persen untuk cadangan lain. Pembagiannya, 30 persen pembangunan daerah, 25 untuk anggaran belanja daerah dan 45 cadangan umum,” beber Politikus Golkar ini.
Hal senada disampaikan anggota pansus, Muspandi. ia menganggap kondisi PT MMP sendiri tidak dalam kondisi yang prima, karena manejemen sebelumnya yang membawa perusda ini dalam kondisi keuangan yang sangat parah. “Bahkan dari modal awal yang disertakan sebesar 160 miliar, sebanyak 137 miliar merupakan piutan. Sampai hari ini piutang itu tidak tertagihkan,” sebutnya.
Menurut Muspandi, piutang tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang terhadap koorporasi prusda yang ada. “Kita minta dengan Sekprov supaya itu ditindaklanjuti. Kalua perlu sampai ke ranah hukum untuk mencari oknum mana yang paling bertanggungjawab atas persoalan itu,” tegas Politikus PAN ini.
Jangan sampai lanjut dia, PI 10 persen tidak dapat diterima oleh Kaltim, karena kondisi keuangan yang amburadul tersebut. “Kalau kondisinya demikian, kita akan berpikir lagi PI 10 persen itu dikelola oleh PT MMP,” tuturnya.
Artinya bukan tidak mungkin, pengelolaan PI dialihkan kepada perusahaan yang profesional dan tidak bermasalah. “Kalau seandainya ada keseriusan dari PT MMP untuk merubah itu (kondisi keuangan), hanya untuk menjalankan penerimaan PI, kita akan meneruskan,” tegas Muspandi. (adv/hms6)
