Mereka yang mendapat fasilitas tersebut merupakan warga Bontang yang benar-benar urgent dan terdesak untuk mendapatkan penanganan pasien. Terlebih RSUD merupakan milik pemerintah yang mendapat subsidi dari APBD. “Ini semua untuk menolong warga,” kata Neni.
Bontang menjadi satu-satunya kota di Kaltim yang mensubsidi biaya kesehatan. “Alasan saya kenapa menggunakan KTP, untuk memastikan seluruh warga Bontang tercover di BPJS Kesehatan. Alhamdulillah saat ini terlihat progresnya,” ujar Neni.
Sementara itu, pemberlakuan mekanisme tersebut mendapat respons positif Plt Kepala Dinas Kesehatan-KB Bahauddin. Dengan penerapan pengobatan gratis melalui e-KTP dan KK bagi yang belum memiliki BPJS Kesehatan dapat membuka akses masyarakat terkait pelayanan kesehatan. “Saya kira itu formula luar biasa yang dilakukan oleh wali kota,” kata Bahauddin, beberapa waktu lalu.
Diskes-KB akan menyusun regulasi sehubungan inovasi tersebut. Bentuknya diterjemahkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). “Arah pembiayaannya kemungkinan seperti Jamkesda,” katanya.
Terobosan itu juga untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS. Tahun ini ditargetkan 95 persen warga Bontang ter-cover BPJS. Pada Oktober 2017 lalu angkanya sudah mencapai 88 persen dari 161.489 penduduk Bontang sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang.
Tidak hanya itu, Pemkot Bontang juga mengalokasikan anggaran khusus untuk warga yang menderita penyakit kanker dan jantung. Bentuknya berupa bantuan sosial (bansos) tak terduga dengan nilai Rp 500 juta.
Warga yang ingin mendapatkan layanan ini dapat berkoordinasi dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Bontang. Warga cukup mendaftar ke pegawai di Dinsos untuk mendapatkan layanan ini. (hms/cil)
