Walau mengandalkan industri, bukan berarti kualitas lingkungan hidup disepelekan. Kebijakan pembangunan pun memerhatikan keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.
“Untuk mewujudkan visi pembangunan itu, kami memiliki misi Bontang sebagai Smart City, Green City, dan Creative City,” ujarnya.
Sejauh ini, misi tersebut sudah terlaksana melalui serangkaian program. Pada Oktober 2017 lalu, Pemkot Bontang membagikan sepatu gratis kepada 38.727 siswa. Mulai dari jenjang SD sampai SMA sederajat. Baik sekolah negeri maupun swasta.
Tidak hanya sepatu, juga diberikan seragam dan tas. Wali Kota Neni Moerniaeni menuturkan, dengan adanya pembagian tersebut, tidak ada lagi alasan bagi warga untuk tidak menyekolahkan anaknya. Apalagi di Bontang sekolah negeri juga gratis.
Pembagian perlengkapan sekolah gratis merupakan mimpi lama Neni. Sejak masih menjabat ketua Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA) medio 2009 lalu. “Dulu mencari orangtua asuh untuk 200 anak, susahnya bukan main. Saya sangat sedih melihat anak-anak kurang mampu yang kondisi sepatunya rusak, dan tas yang sudah tidak layak digunakan,” tuturnya.
“Alhamdulillah mimpi saya terwujud. Saya hitung-hitung, waktu dulu APBD masih Rp1,8 triliun sangat mampu untuk memberikan kepada 37 ribu anak sekolah di Bontang. Dan ternyata, APBD Bontang anjlok hanya Rp 900 miliar sekian, namun karena keinginan saya harus terwujud, saya upayakan program ini harus terlaksana. Alhamdulillah, akhirnya terwujud juga,” terangnya.
Neni mengatakan, kualitas sepatu dan tas yang mereka bagikan bukan kualitas rendah atau murahan. Pemkot menganggarkan masing-masing Rp 4,2 miliar untuk tas. Sementara pengadaan sepatu sebesar Rp 5,1 miliar, dan seragam sebesar Rp 4,2 miliar.
Tahun ini, pemkot kembali menganggarkan Rp 3 miliar untuk seragam batik gratis dengan motif kuntul perak. Dan juga tas, sepatu, dan seragam, untuk 10.156 siswa. “Mereka yang menerima hanya siswa baru untuk kelas 1 SD, SMP, dan SMA,” ujarnya.
Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, untuk perlengkapan sekolah itu, dianggarkan Rp 1 miliar. Disdikbud juga menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk seragam olahraga PAUD. “Ini bukti dari kami terhadap kepedulian dunia pendidikan,” kata Wawali Basri Rase.
Diterangkannya, anggaran sektor pendidikan selalu naik. Pada 2016 dianggarkan Rp 84,6. Lalu pada 2017 menjadi Rp 99 miliar. Perhatian tidak hanya diberikan kepada pelajar, guru juga. Tahun lalu sebanyak 213 guru SMP difasilitasi laptop. Tahun ini giliran guru SD. Jumlahnya mencapai 600 unit. Sifatnya inventaris. “Kalau memungkinkan, guru SMA juga kami berikan,” kata Neni.
Tidak hanya dari sektor pembangunan kota, keduanya juga memerhatikan benar nasib pegawai. Saat daerah lain merasionalisasi jumlah tenaga honorer untuk menekan pengeluaran, mereka ambil jalan lain. Honorer dipertahankan, tapi gaji dikurangi. Pengurangan itu tidak berlaku mutlak. Namun akan dikembalikan secara bertahap. “Pada APBD Perubahan (2018, Red) akan ada kenaikan gaji honorer,” terang Neni.
Tidak hanya itu per 1 April Tunjangan Produktivitas PNS (TPP) pun mengalami kenaikan. Dan kembali naik saat APBD Perubahan disahkan. “Sejak awal saya katakan, jika keuangan daerah normal, pasti berimbas pada kesejahteraan pegawai,” ungkapnya.
Pemkot juga tengah memperjuangkan agar 600 honorer bisa diangkat menjadi PNS. Usulan itu disampaikan melalui Pemprov Kaltim. (hms/cil)
