“Setiap paslon batas belanja kampanye Pilgub Kaltim Rp93.541.917.200. Ini adalah batas dana kampanye yang boleh dikeluarkan paslon. namun jika paslon tidak sampai dengan segitu dana kampayenya tak masalah. Semua pasangan calon boleh menerima sumbangan dana kampaye.” kata Viko.
Dia menjelaskan, batasan dana sumbangan parpol maupun badan usaha juga sudah dibatasi dalam aturan. Bagi swasta atau badan usaha dibatasi maksimal Rp750 juta. Sementara untuk persoorang Rp75 juta.
Kata Vico, dalam aturan sumbangan dana perseorangan dan perusahaaan wajib mencantungkan identitas diri. Seperti nama, alamat dan foto copy KTP yang bersangkutan. “Bagi penyumbang perseorangan dan perusahaan tidak boleh atas nama hamba Allah. Harus ada identitasnya,” imbuhnya.
“Kalaupun ada disumbang tanpa identitas maka calon gubernur harus mengembalikan ke kas negara. Jika calon gubernur menerima sumbangan tanpa indentitas dan tidak mengembalikan ke kas negara maka akan ada sanksi. “Sumbangan yang tidak diperbolehkan diterima dari paslon yakni dari warga asing, BUMD, BUMN dan tanpa identitas,’ tambah dia.
Vico membeber Laporan Awal Pelaporan Dana Kampanye pada tanggal 14 pebruari 2018, untuk pasangan Andi Sofyan Hasdan-Rizal Effendy sebesar Rp50 juta.
Sementara pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat Rp1 miliar. Selanjutnya pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi Rp 50 juta dan terahir pasangan Rusmadi-Syafarudin Rp604 juta. “Ini adalah laporan dana kamapanye ke empat paslon. laporan dana awal kampanye adalah jumlah saldo awal yang dimasukkan kedalam rekening,”ujar Viko.
Selanjutnya perlaporan dana kampanye kedua yakni pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal 20-21 April 2018, lanjut Viko.
Diketahui untuk pasangan Sofyan-Rizal Rp 1.187.000.000. pasangan Jaang-Ferdi Rp4.750.000.000. Pasangan Isran-Hadi Rp3.700.000.000 dan pasangan Rusmadi-Safaruddin Rp3.525.000.000.
“Paslon yang sudah menerima dana kamapaye awal dan kedua. Pada tanggal 24 Juni 2018 harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ini adalah tahapan wajib bagi setiap paslon. “kata Vico.
“Kalau paslon tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, bisa dikenakan saksi berupa pengguguran paslon,” tambah Viko mengigatkan. (sab/adv)
