Dalam sambutannya, Wiyono mengatakan peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pembangunan. Masyarakat berperan memberikan masukan tentang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat penting dalam segala bidang pembangunan. Hal ini penting sebagai elemen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mencipatakan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, menjamin terlaksananya transparansi akuntabilitas dan kepentingan umum,” katanya.
Wiyono memaparkan dalam pembangunan, partisipasi merupakan elemen penting dalam proses membawa perubahan. Tanpa partisipasi, masyarakat tidak dapat menikmati manfaat pembangunan. Malah tujuan pembangunan itu tidak dapat dicapai.
“Salah satu sarana masyarakat untuk langsung berperan dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah ialah melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang sangat penting dilakukan untuk melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Serapan aspirasi dalam Musrenbang diharapkan bisa menciptakan semangat pembangunan daerah disegala bidang,” paparnya.
Peran Musrenbang dalam tiap tingkatan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten diharapkan mampu menghasilkan partisipasi langsung dari masyarakat terhadap pembangunan daerah.
“Partisipasi masyarakat dalam output pembangunan sangat penting dimiliki, sehingga rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil pembangunan juga turut berjalan baik demi terlaksananya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Dalam Rapat Laporan Akhir ini Bappeda berharap agar peserta rapat bisa memberikan input serta masukan terkait indeks partisipasi masyarakat yang nantinya dijadikan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bisa mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ketua Tim LSKP dari Unhas Makasar Andi Ahmad Yani dalam pemaparan materinya menyampaikan adapun latar belakang dari penyusunan indeks partisipasi masyarakat ialah yang pertama salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat yang paling utama dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di Musrenbang berdampak pada kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses implementasi kebijakan ke depan.
“Jarang sekali ada daerah yang melakukan riset tentang indeks partisipasi masyarakat, oleh karenanya kita mengapresiasi apa yang telah pemerintah Kukar lakukan. Seperti kita ketahui makin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin bagus dalam pencapaian pembangunan, karena partisipasi masyarakat sangat mutlak dalam pembangunan yang berkeadilan dan menyeluruh,” ujarnya. (adv/hei)
