SAMARINDA – Kenaikan gaji dan tunjangan para wakil rakyat di Gedung Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim kini sedang dalam proses standarisasi penghitungan yang mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur. 

Ketua Pansus perubahan hak keuangan anggota DPRD Kaltim, Dahri Yasin menuturkan pembahasan yang dilakukan anggota Pansus bersama dengan Biro Hukum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim dan Biro Hukum Pemerintahan Setprov Kaltim, Selasa (22/8) kemarin di Gedung E DPRD Kaltim adalah pembahasan final.

“Selain standarisasi penghitungan kenaikan gaji DPRD mengacu LKPJ Gubernur tahun 2015 dan 2016 dan standarisasi penghitungan kenaikan gaji DPRD juga mengacu pada hasil laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” kata Dahri kepada wartawan, Selasa (22/8) kemarin.

Dahri menjelaskan, standarisasi penghitungan kenaikan gaji anggota dewan berdasarkan PP 18 dan Permendagri Nomor 62 tahun 2017 yang mengarahkan besaran kanaikan tunjangan, baik itu tunjangan komunikasi, maupun tunjangan lainya. 

“Terkecuali tunjangan perumahan dan transportasi, arahan dari peraturan pemerintah itu dilakukan penilaian oleh tim idependen,” sebut politisi Partai Golkar ini.

Tim inpenden dalam hal ini, kata Dahri, Pansus bersama pemerintah sudah merekomendasikan PT Sukofindo untuk melakukan penilaian terhadap angka-angka besaran layaknya dana traspotasi yang bisa diterima oleh DPRD perbulan.

“Besarnya kita masih menunggu dari Sukofindo sebagai lembaga independen yang ditunjuk untuk menilai besaran untuk dana transportasi dan perumahan anggota DPRD Kaltim,” terang Dahri.

Sebelumnya, DPRD Kaltim sudah membentuk Pansus Perda inisiatif Hak Keuangan dan Administratif DPRD sebagai aplikasi dari PP No 18 tahun 2017 tentang Perubahan Hak Keuangan Anggota DPRD, Rabu (9/8) lalu di Gedung Utama DPRD Kaltim. (sab)