Rabu, 19/06/2019

Demografi Heterogen, Setuju Kaltim Jadi Ibu Kota RI

Rabu, 19/06/2019

Presiden RI Joko Widodo bersama menteri terkait sewaktu meninjau kawasan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota RI menggantikan Jakarta. (Foto: Hendra/KoranKaltim)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Demografi Heterogen, Setuju Kaltim Jadi Ibu Kota RI

Rabu, 19/06/2019

logo

Presiden RI Joko Widodo bersama menteri terkait sewaktu meninjau kawasan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota RI menggantikan Jakarta. (Foto: Hendra/KoranKaltim)

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Kalimantan Timur menjadi provinsi yang lebih layak sebagai Ibu Kota RI menggantikan Jakarta. Bahkan dianggap paling siap bila dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Laboratorium Transportasi dari Magister Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Ahmad Munawar mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi terkait hal tersebut pada Mei lalu di Jogjakarta.

"Kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur," kata Ahmad Munawar, Selasa kemarin (18/6/2019).

Alasannya selain karena geografis, infrastruktur di Kalimantan Timur lebih lengkap seperti Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan internasional, keberadaan dua bandara yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto hingga infrastruktur jalan tol.

"Kalimantan Timur ini juga minim bencana alam seperti gempa bumi, jadi relatif aman," sebutnya.

Selain itu kondisi demografi yang heterogen juga menjadi alasan tersendiri. Dimana Kalimantan Timur memiliki beragam suku bangsa bahkan adat istiadat, namun tetap bisa berdampingan dan kondusivitasnya terjaga.

"Dari segi keamanan dan keselamatannya bagus. Artinya sosial masyarakat dan yang lainnya relatif stabil dibandingkan Jawa maupun daerah lain di Kalimantan," ucapnya.

Sebelumnya pada 7 Mei lalu, Presiden RI Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi yang berada di Kecamatan Samboja itu diusulkan menjadi ibu kota RI yang baru.

Ketika itu peninjauan dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung. Juga hadir Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah.

"Sebagai negara besar kita ingin punya pusat pemerintahan yang terpisah dari pusat ekonomi, bisnis dan jasa perdagangan," kata Jokowi saat berada di Seksi II proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.

Jokowi menyebut, baik Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara sehingga dari sisi infrastruktur akan memudahkan mobilitas orang maupun barang. Tentunya juga lebih hemat anggaran.

"Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di Jalan Tol Balikpapan - Samarinda. Sudah enggak buat airport lagi. Sudah ada 2, pelabuhan juga sudah ada. Artinya, itu akan lebih menghemat biaya," lanjutnya.

Meski begitu, kepala negara menegaskan perlu mempertimbangkan kajian lainnya seperti sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu, lokasi alternatif ibu kota juga harus minim potensi terjadinya gempa bumi.

"Kemudian urusan lingkungan, kebutuhan air misalnya seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang lain, gempa bumi saya kira di sini enggak ada," lanjutnya.

Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara. Membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda untuk menuju kawasan tersebut.

"Keputusan lokasi ibu kota yang baru akan ditentukan setelah kajian oleh seluruh pihak terkait," tandas Jokowi. (*)


Penulis / Editor : */ Hendra

Demografi Heterogen, Setuju Kaltim Jadi Ibu Kota RI

Rabu, 19/06/2019

Presiden RI Joko Widodo bersama menteri terkait sewaktu meninjau kawasan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota RI menggantikan Jakarta. (Foto: Hendra/KoranKaltim)

Berita Terkait


Demografi Heterogen, Setuju Kaltim Jadi Ibu Kota RI

Presiden RI Joko Widodo bersama menteri terkait sewaktu meninjau kawasan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota RI menggantikan Jakarta. (Foto: Hendra/KoranKaltim)

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Kalimantan Timur menjadi provinsi yang lebih layak sebagai Ibu Kota RI menggantikan Jakarta. Bahkan dianggap paling siap bila dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Laboratorium Transportasi dari Magister Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Ahmad Munawar mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi terkait hal tersebut pada Mei lalu di Jogjakarta.

"Kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur," kata Ahmad Munawar, Selasa kemarin (18/6/2019).

Alasannya selain karena geografis, infrastruktur di Kalimantan Timur lebih lengkap seperti Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan internasional, keberadaan dua bandara yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto hingga infrastruktur jalan tol.

"Kalimantan Timur ini juga minim bencana alam seperti gempa bumi, jadi relatif aman," sebutnya.

Selain itu kondisi demografi yang heterogen juga menjadi alasan tersendiri. Dimana Kalimantan Timur memiliki beragam suku bangsa bahkan adat istiadat, namun tetap bisa berdampingan dan kondusivitasnya terjaga.

"Dari segi keamanan dan keselamatannya bagus. Artinya sosial masyarakat dan yang lainnya relatif stabil dibandingkan Jawa maupun daerah lain di Kalimantan," ucapnya.

Sebelumnya pada 7 Mei lalu, Presiden RI Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi yang berada di Kecamatan Samboja itu diusulkan menjadi ibu kota RI yang baru.

Ketika itu peninjauan dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung. Juga hadir Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah.

"Sebagai negara besar kita ingin punya pusat pemerintahan yang terpisah dari pusat ekonomi, bisnis dan jasa perdagangan," kata Jokowi saat berada di Seksi II proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.

Jokowi menyebut, baik Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara sehingga dari sisi infrastruktur akan memudahkan mobilitas orang maupun barang. Tentunya juga lebih hemat anggaran.

"Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di Jalan Tol Balikpapan - Samarinda. Sudah enggak buat airport lagi. Sudah ada 2, pelabuhan juga sudah ada. Artinya, itu akan lebih menghemat biaya," lanjutnya.

Meski begitu, kepala negara menegaskan perlu mempertimbangkan kajian lainnya seperti sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu, lokasi alternatif ibu kota juga harus minim potensi terjadinya gempa bumi.

"Kemudian urusan lingkungan, kebutuhan air misalnya seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang lain, gempa bumi saya kira di sini enggak ada," lanjutnya.

Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara. Membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda untuk menuju kawasan tersebut.

"Keputusan lokasi ibu kota yang baru akan ditentukan setelah kajian oleh seluruh pihak terkait," tandas Jokowi. (*)


Penulis / Editor : */ Hendra

 

Berita Terkait

Nasib Ribuan THL di Kukar Disorot, DPRD Minta Pemkab Tindaklanjuti karena Belum Terlaporkan di LKPj 2023

Ada Tembakan Gas Air Mata, Peringatan Hari Buruh di Balikpapan Berakhir Ricuh, Tiga Mahasiswa Mengalami Tindakan Refresif

Kesbangpol Kaltim Siapkan Anggaran di APBD Perubahan Jelang Pilkada Serentak

Terdengar Suara Benturan Keras, Remaja Tewas Usai Tabrak Truk Tangki Berhenti di Pinggir Jalan

Tahun Ini, PPDB SMA/SMK di Samarinda Akan Dibuka Mulai Juni

Dua Bangunan dan Satu Sepeda Motor di Samarinda Utara Hangus Terbakar, Termasuk Dokumen Penting Pemilik Rumah

Luka Melepuh di Mulut dan Tangan Bocah, Pasutri di Samarinda Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Menghina Sultan Kutai, Panglima Kijang Disidang Adat dan Mengaku Telah Bersalah

ASN yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah Bakal Ditindak BKD Kaltim

Hendak ke Balikpapan, Rombongan Dispusip Berau Kecelakaan di Kelay Pagi Tadi, Lima Orang Luka-Luka

Sistem Transportasi Cerdas akan Diterapkan di IKN

Satu Rumah Warga di Balikpapan Rubuh Imbas Hujan Deras Pagi Tadi

Alasannya Cemburu, Pria di Otista Samarinda Ini Aniaya Istri Siri Hingga Diancam dengan Badik

ETLE Sudah Diberlakukan di Kutai Kartanegara, Kendaraan Dinas Hingga Pejabat Publik Sudah Ada yang Ditilang

Bagian Dalam GOR Segiri Samarinda Dinilai Mengecil, Anggaran Rp88 Miliar Dianggap Terlalu Besar

Parkiran SCP Tidak Berizin, Pansus LKPJ Langsung Gelar Sidak

Garuda Muda Cetak Sejarah Baru Sepakbola Indonesia

BKD Kaltim Usulkan 9.456 Formasi CASN untuk Cover Tenaga Honorer

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.