Jumat, 14/07/2017
DPRD Sebut Proyek Videotron Mubazir
Jumat, 14/07/2017
JADI SOROTAN: Salah satu videotron yang diadakan oleh Pemkab PPU. Hingga kini videotron itu tak kunjung difungsikan.
Berita Terkait
Berita Pilihan
DPRD Sebut Proyek Videotron Mubazir
Jumat, 14/07/2017
JADI SOROTAN: Salah satu videotron yang diadakan oleh Pemkab PPU. Hingga kini videotron itu tak kunjung difungsikan.
PENAJAM – Proyek pengadaan videotron senilai Rp5 miliar oleh Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dianggap mubajir. Pasalnya, videotron itu tak kunjung difungsikan.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah menyayangkan tak berfungisnya videotron tersebut. Untuk itu, DPRD meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU segera mengoptomalisasi videotron yang awalnya disebut-sebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyewaan iklan.
“Diskominfo PPU lamban sekali dalam mengurus regulasi tarif videotron itu. Dalam waktu kami berencana memanggil Diskominfo guna meminta pejelasan,” katanya.
Menurut Fadli, mestinya pemerintah jangan lambat untuk mengurus regulasinya sementara fasilitas sudah tersedia. Keberadaan videotron itu diyakini sangat diminati oleh pihak swasta maupun BUMN. Apalagi letaknya juga cukup strategis.
“Kami akan memanggil Diskominfo. Apalagi beberapa waktu lalu Diskominfo telah mengeluarkan statement keliru terkait pagu anggaran pembangunan tiga unit videotron tersebut yang disebutkan Rp15 miliar sementara anggaran sebenarnya hanya Rp5 miliar saja,” ungkap Fadli.
Menurut informasi, videotron itu tak berfungsi karena Diskominfo tak mampu membeli voucher listrik. Ia berharap agar pemerintah menganggarkan biaya operasional videotron itu agar bisa segera difungsikan.
“Kalau videotron itu berfungsi maka bisa dilakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk menarik minat memasang iklan agar memberikan masukkan pendapatan bagi daerah. Sedangkan dalam pengaturan tarif serta pengelolaannya bisa dibuatkan regulasinya melalui perbup,” pungkasnya. (nav)
DPRD Sebut Proyek Videotron Mubazir
JADI SOROTAN: Salah satu videotron yang diadakan oleh Pemkab PPU. Hingga kini videotron itu tak kunjung difungsikan.
PENAJAM – Proyek pengadaan videotron senilai Rp5 miliar oleh Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dianggap mubajir. Pasalnya, videotron itu tak kunjung difungsikan.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah menyayangkan tak berfungisnya videotron tersebut. Untuk itu, DPRD meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU segera mengoptomalisasi videotron yang awalnya disebut-sebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyewaan iklan.
“Diskominfo PPU lamban sekali dalam mengurus regulasi tarif videotron itu. Dalam waktu kami berencana memanggil Diskominfo guna meminta pejelasan,” katanya.
Menurut Fadli, mestinya pemerintah jangan lambat untuk mengurus regulasinya sementara fasilitas sudah tersedia. Keberadaan videotron itu diyakini sangat diminati oleh pihak swasta maupun BUMN. Apalagi letaknya juga cukup strategis.
“Kami akan memanggil Diskominfo. Apalagi beberapa waktu lalu Diskominfo telah mengeluarkan statement keliru terkait pagu anggaran pembangunan tiga unit videotron tersebut yang disebutkan Rp15 miliar sementara anggaran sebenarnya hanya Rp5 miliar saja,” ungkap Fadli.
Menurut informasi, videotron itu tak berfungsi karena Diskominfo tak mampu membeli voucher listrik. Ia berharap agar pemerintah menganggarkan biaya operasional videotron itu agar bisa segera difungsikan.
“Kalau videotron itu berfungsi maka bisa dilakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk menarik minat memasang iklan agar memberikan masukkan pendapatan bagi daerah. Sedangkan dalam pengaturan tarif serta pengelolaannya bisa dibuatkan regulasinya melalui perbup,” pungkasnya. (nav)
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.