KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digelar di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Kompleks Perkantoran Bupati pada Selasa (9/7/2019).

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat teras Pemkab Kukar beserta camat. Disampaikan data statistik, Kukar memberikan kontribusi ke pusat hingga Rp 178 triliun dari sektor Produk Daerah Regional Bruto (PDRB), terutama sektor migas dan baru bara. 

Sementara yang kembali ke Kukar hanya berkisar Rp 2 triliun.  Ekonomi Kukar 64 persen ditopang sektor migas dan batu bara. Diprediksi, ekonomi meningkat 2 persen di tahun depan dengan catatan harga batu bara tidak anjlok. 

Selain sektor tersebut, sektor pertanian merupakan penopang tertinggi ekonomi dalam PDRB sebesar 12 persen.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, salah satu langkah pihaknya mengandalkan sektor pertanian dalam arti luas. Namun, ada hak-hak yang berkaitan dengan perimbangan keuangan yang dianggap belum adil yang sudah menjadi kebijakan pusat.

“Kemudian dari pusat ada kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana alokasi umum (DAU), kalau kita bicara DAU ini kita selalu dihadapkan dengan presepsi bahwa kemampuan fiskal Kukar kuat, tapi itu dilihat dari PDRB, tidak melihat riil, kita ingin menyampaikan ini ke kementrian soal kondisi  yang dihadapi tidak sebagaimana dipersepsikan daerah kaya,” kata Edi kepada Korankaltim.com.

Pertimbangannya, wilayah Kukar seluas 27.430 km/segi, 18 kecamatan, 153 desa 47 kelurahan dihadapkan dengan angka kemiskinan sebesar 7,4 persen. 

Sekian ratus kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak, hingga belanja pegawai negeri yang berjumlah 14 ribu orang. Pertimbangan ini yang akan disajikan ke pusat untuk mendapat penambahan dana melalui DAU.

“Kalau berbicara PNS itu kan tidak ada lagi perbedaan PNS daerah, PNS pusat, kalau dulu iya, sekarang ASN namanya. Setiap kita mendorong ini, kita ingin dana gaji ASN itu melalui DAU, tapi begitu kita sampaikan dilihat (pusat) kemampuan fiskal kita kuat sehingga termasuk lah dalam komponen Dana Bagi Hasil itu, nah itu yang mau kita sampaikan tapi harus didukung dengan data-data yang akurat dari beberapa bidang,” bebernya.

“tapi ini kan berproses, terus didiskusikan dan ini yang saya sampaikan. Teman-teman perangkat daerah harus menyiapkan ini, karena ada beberapa variabel data terkait ajuan DAU itu,” imbuhnya.

Dengan adanya DAK Fisik, diharapkan kinerja OPD makinmembaik. Jangan sampai, lanjut Edi, berjuang mendapatkan dana namun eksekusi dana tidak tercapai dengan baik. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terealisasi atau menyisakan dana sehingga menghasilkan silpa.

“Kan ironi, kita bicara kekurangan pendanaan tapi kegiatan yang sudah kita rencanakan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan silpa. Semoga melalui Rakor ini bisa dibenahi,” demikian Edi.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor : M.Huldi