Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta mempersiapkan anggaran dalam menangani persoalan dampak banjir usai diterjang kebakaran hutan dan lahan (karhurla).
Ketua DPRD Keltim, Hasanuddin Mas’ud menilai bahwa usai terjadi karhutla di beberapa wilayah di Kaltim, ia mendorong agar Pemprov tidak hanya fokus dalam penanganan karhutla, juga antisipasi banjir menjelang musim penghujan.
Ia mengatakan kondisi fiskal yang minim saat ini membuat pemerintah harus memperhitungkan belanja daerah sejak tahapan perencanaan anggaran, termasuk pada aspek kebencanaan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya baru memikirkan kebutuhan pembiayaan setelah bencana terjadi.
Terlebih, karhutla tahun ini berlangsung dengan dampak yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi agar pemerintah memiliki kesiapan pembiayaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
“Ya, kalau saya bilang tahun-tahun depan disiapkan anggaran. Alokasinya memang ada untuk belanja bencana,” ujarnya,
Hasanuddin menyebut ancaman bencana di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan. Banjir juga menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan anggaran, mengingat dampaknya dapat terjadi di sejumlah wilayah.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan berbagai jenis bencana. Ketersediaan anggaran dinilai penting agar penanganan dan bantuan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan tanpa harus menunggu pergeseran prioritas belanja.
“Selain Karhutla kan biasanya banjir. Itu kan harusnya diantisipasi. Dan di kami selalu men-support itu kalau ada,” katanya.
Namun, Hasanuddin mengakui kondisi fiskal daerah saat ini turut memengaruhi ruang pemerintah dalam mengalokasikan belanja kebencanaan. Kebijakan efisiensi, belanja mandatori, serta kebutuhan program prioritas lainnya membuat penyediaan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena keterbatasan anggaran, ada yang lebih efisien, mandatori, dan seterusnya,” tuturnya.
Di sisi lain, ancaman bencana hidrometeorologi juga mulai menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang akhir tahun. Kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, banjir pesisir, dan tanah longsor perlu diperkuat seiring memasuki periode cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Sebelumnya, data BPBD Kaltim mencatat 2.540 kejadian Karhutla sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Total area terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Besarnya dampak tersebut menjadi pengingat bahwa kebutuhan anggaran kebencanaan tidak dapat diperlakukan sebagai belanja tambahan semata, melainkan bagian dari perencanaan rutin pemerintah daerah.
Editor: Erwin
Ketua DPRD Keltim, Hasanuddin Mas’ud menilai bahwa usai terjadi karhutla di beberapa wilayah di Kaltim, ia mendorong agar Pemprov tidak hanya fokus dalam penanganan karhutla, juga antisipasi banjir menjelang musim penghujan.
Ia mengatakan kondisi fiskal yang minim saat ini membuat pemerintah harus memperhitungkan belanja daerah sejak tahapan perencanaan anggaran, termasuk pada aspek kebencanaan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya baru memikirkan kebutuhan pembiayaan setelah bencana terjadi.
Terlebih, karhutla tahun ini berlangsung dengan dampak yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi agar pemerintah memiliki kesiapan pembiayaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
“Ya, kalau saya bilang tahun-tahun depan disiapkan anggaran. Alokasinya memang ada untuk belanja bencana,” ujarnya,
Hasanuddin menyebut ancaman bencana di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan. Banjir juga menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan anggaran, mengingat dampaknya dapat terjadi di sejumlah wilayah.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan berbagai jenis bencana. Ketersediaan anggaran dinilai penting agar penanganan dan bantuan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan tanpa harus menunggu pergeseran prioritas belanja.
“Selain Karhutla kan biasanya banjir. Itu kan harusnya diantisipasi. Dan di kami selalu men-support itu kalau ada,” katanya.
Namun, Hasanuddin mengakui kondisi fiskal daerah saat ini turut memengaruhi ruang pemerintah dalam mengalokasikan belanja kebencanaan. Kebijakan efisiensi, belanja mandatori, serta kebutuhan program prioritas lainnya membuat penyediaan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena keterbatasan anggaran, ada yang lebih efisien, mandatori, dan seterusnya,” tuturnya.
Di sisi lain, ancaman bencana hidrometeorologi juga mulai menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang akhir tahun. Kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, banjir pesisir, dan tanah longsor perlu diperkuat seiring memasuki periode cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Sebelumnya, data BPBD Kaltim mencatat 2.540 kejadian Karhutla sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Total area terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Besarnya dampak tersebut menjadi pengingat bahwa kebutuhan anggaran kebencanaan tidak dapat diperlakukan sebagai belanja tambahan semata, melainkan bagian dari perencanaan rutin pemerintah daerah.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 20 km timur Kendari
08 Nov 2026, 01:54:12 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Minggu, 8 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.19
Maghrib
18.03
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
