Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengoptimalkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp10 miliar.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyampaikan anggaran tersebut telah diterima Pemprov Kaltim pada bulan Oktober 2026.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla, mulai dari pengadaan peralatan hingga pemenuhan logistik dan kebutuhan relawan di lapangan.
Menurutnya, bantuan dari pusat tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, tetapi juga dapat disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla.
“Kalau ada kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan, misalnya untuk bahan bakar minyak (BBM), peralatan, maupun kebutuhan relawan, mereka bisa mengajukan permohonan kepada kami. Penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Rahmat, Senin (2/10/2026).
Lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan harus menyampaikan surat permohonan kepada BPBD Kaltim. Selanjutnya, bantuan akan diproses sesuai kebutuhan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
“Sejauh ini, sejumlah daerah telah mengajukan bantuan, di antaranya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat, dan Samarinda. Bantuan ini juga dapat digunakan untuk mendukung pengadaan peralatan yang mengalami kerusakan selama proses pemadaman, seperti selang dan perlengkapan lainnya,” ucapnya.
Selain dukungan anggaran, Rahmat mengungkapkan, BPBD Kaltim menerima bantuan dari berbagai pihak lintas sektor berupa masker, susu, vitamin, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada petugas maupun relawan di daerah yang membutuhkan.
Di sisi lain, BPBD Kaltim tetap mengintensifkan koordinasi melalui posko siaga darurat yang beroperasi setiap hari. Posko utama berada di tingkat provinsi, sementara masing-masing kabupaten/kota juga memiliki posko hingga posko lapangan untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.
“Selama status tanggap darurat masih berlaku, kita terus melakukan briefing setiap pagi dan sore bersama seluruh kabupaten/kota. Masing-masing daerah melaporkan perkembangan penanganan dan kejadian selama 24 jam sebelumnya,” jelasnya.
Dirinya menyebutkan, personel yang disiagakan di posko provinsi berkisar 20 hingga 30 orang. Jumlah petugas yang diterjunkan ke lapangan menyesuaikan luas wilayah dan tingkat kebutuhan penanganan.
“Untuk kejadian dengan cakupan cukup luas, BPBD dapat mengirimkan sekitar 10 hingga 20 personel,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengoptimalkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp10 miliar.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyampaikan anggaran tersebut telah diterima Pemprov Kaltim pada bulan Oktober 2026.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla, mulai dari pengadaan peralatan hingga pemenuhan logistik dan kebutuhan relawan di lapangan.
Menurutnya, bantuan dari pusat tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, tetapi juga dapat disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla.
“Kalau ada kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan, misalnya untuk bahan bakar minyak (BBM), peralatan, maupun kebutuhan relawan, mereka bisa mengajukan permohonan kepada kami. Penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Rahmat, Senin (2/10/2026).
Lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan harus menyampaikan surat permohonan kepada BPBD Kaltim. Selanjutnya, bantuan akan diproses sesuai kebutuhan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
“Sejauh ini, sejumlah daerah telah mengajukan bantuan, di antaranya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat, dan Samarinda. Bantuan ini juga dapat digunakan untuk mendukung pengadaan peralatan yang mengalami kerusakan selama proses pemadaman, seperti selang dan perlengkapan lainnya,” ucapnya.
Selain dukungan anggaran, Rahmat mengungkapkan, BPBD Kaltim menerima bantuan dari berbagai pihak lintas sektor berupa masker, susu, vitamin, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada petugas maupun relawan di daerah yang membutuhkan.
Di sisi lain, BPBD Kaltim tetap mengintensifkan koordinasi melalui posko siaga darurat yang beroperasi setiap hari. Posko utama berada di tingkat provinsi, sementara masing-masing kabupaten/kota juga memiliki posko hingga posko lapangan untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.
“Selama status tanggap darurat masih berlaku, kita terus melakukan briefing setiap pagi dan sore bersama seluruh kabupaten/kota. Masing-masing daerah melaporkan perkembangan penanganan dan kejadian selama 24 jam sebelumnya,” jelasnya.
Dirinya menyebutkan, personel yang disiagakan di posko provinsi berkisar 20 hingga 30 orang. Jumlah petugas yang diterjunkan ke lapangan menyesuaikan luas wilayah dan tingkat kebutuhan penanganan.
“Untuk kejadian dengan cakupan cukup luas, BPBD dapat mengirimkan sekitar 10 hingga 20 personel,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 1 km Barat Daya Tomohon
02 Nov 2026, 15:13:10 WIB • Kedalaman 148 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 2 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.34
Dzuhur
11.59
Ashar
15.18
Maghrib
18.02
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
