Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketentuan internal rumah sakit maupun aturan administrasi BPJS Kesehatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat karena seluruh kebijakan pelayanan kesehatan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang menilai pemahaman terhadap hierarki peraturan penting agar masyarakat tidak dirugikan ketika berhadapan dengan ketentuan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Masih ada potensi aturan ditetapkan secara tidak tepat sehingga masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan yang selayaknya menjadi hal mereka.
“Peraturan rumah sakit atau peraturan BPJS itu di bawah undang-undang. Lebih tinggi undang-undang daripada peraturan, itu yang harus tahu,” kata Ribka kepada Korankaltim.com Minggu (1/11/2026) malam.
Pemahaman terhadap landasan hukum menjadi satu diantara materi yang perlu diperkuat dalam sektor kesehatan. Pasalnya, masyarakat perlu mengetahui jika setiap kebijakan pelayanan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain undang-undang, pemahaman mengenai konstitusi dan hak-hak rakyat juga dinilai sangat penting. Dengan begitu persoalan pelayanan kesehatan tidak semata-mata diselesaikan berdasarkan aturan administrasi, melainkan mempertimbangkan hak masyarakat sebagai warga negara.
Ribka menyebut persoalan tersebut menjadi materi dalam pembekalan program kesehatan yang dikembangkan DPP PDI Perjuangan di berbagai daerah. Pemahaman mengenai aturan dan hak masyarakat diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai persoalan pelayanan kesehatan, terutama ketika terjadi perbedaan penerapan kebijakan antara ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan.
“Supaya mereka bisa berpegang pada undang-undang, konstitusi yang ada, hak-hak rakyat, kedaulatan pasien. Itu yang kita katakan disini,” tutup Ribka.
Editor: Aspian Nur
Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang menilai pemahaman terhadap hierarki peraturan penting agar masyarakat tidak dirugikan ketika berhadapan dengan ketentuan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Masih ada potensi aturan ditetapkan secara tidak tepat sehingga masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan yang selayaknya menjadi hal mereka.
“Peraturan rumah sakit atau peraturan BPJS itu di bawah undang-undang. Lebih tinggi undang-undang daripada peraturan, itu yang harus tahu,” kata Ribka kepada Korankaltim.com Minggu (1/11/2026) malam.
Pemahaman terhadap landasan hukum menjadi satu diantara materi yang perlu diperkuat dalam sektor kesehatan. Pasalnya, masyarakat perlu mengetahui jika setiap kebijakan pelayanan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain undang-undang, pemahaman mengenai konstitusi dan hak-hak rakyat juga dinilai sangat penting. Dengan begitu persoalan pelayanan kesehatan tidak semata-mata diselesaikan berdasarkan aturan administrasi, melainkan mempertimbangkan hak masyarakat sebagai warga negara.
Ribka menyebut persoalan tersebut menjadi materi dalam pembekalan program kesehatan yang dikembangkan DPP PDI Perjuangan di berbagai daerah. Pemahaman mengenai aturan dan hak masyarakat diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai persoalan pelayanan kesehatan, terutama ketika terjadi perbedaan penerapan kebijakan antara ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan.
“Supaya mereka bisa berpegang pada undang-undang, konstitusi yang ada, hak-hak rakyat, kedaulatan pasien. Itu yang kita katakan disini,” tutup Ribka.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 169 km BaratLaut Tanimbar
02 Nov 2026, 07:53:11 WIB • Kedalaman 130 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 2 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.34
Dzuhur
11.59
Ashar
15.18
Maghrib
18.02
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
