Meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menerima kucuran tersebut, hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menerima informasi mengenai alokasi pendukungnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pihaknya memilih mengajukan proposal bantuan berupa program fisik langsung yang relevan dengan kebutuhan wilayahnya.
Bantuan yang dicanangkan yakni pembangunan sumur bor guna mengatasi persoalan air bersih di sekitar kawasan intake yang kerap terdampak karhutla maupun intrusi air laut, seperti Bengkuring, Bantuas, Makroman dan Palaran.
“Kalau kita dibantu, alhamdulillah, supaya manfaat Rp20 miliar bantuan Kemendagri terhadap karhutla itu bisa dirasakan oleh semua kabupaten/kota yang terdampak,” kata Andi Harun.
Sebagai bentuk penanganan mandiri sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mengalokasikan dan merealisasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp3,8 miliar sejak menetapkan status darurat kekeringan serta karhutla beberapa bulan lalu.
Sebab itu, Andi Harun berharap Pemprov Kaltim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat memperkuat dukungan kepada daerah.
Bentuk bantuan tidak harus berupa transfer dana, melainkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan fisik atau penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana.
“Misalnya pemprov mau membantu pembuatan sumur bor, memberikan peralatan atau penanganan di pemadam kebakaran, silakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemkot siap menyampaikan usulan program apabila pihak provinsi meminta masukan. Pengerjaan kegiatan dapat dilakukan langsung oleh pemprov sesuai aturan pertanggungjawaban anggaran yang berlaku.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,baik dalam penanganan karhutla saat ini maupun dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2027 mendatang agar dukungan anggaran berjalan lebih seimbang.
“Jadi kalau provinsi bertanya kira-kira dari bantuan ini apa yang bisa dibantu, kita berikan program,” tandasnya.
Editor: Erwin
Meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menerima kucuran tersebut, hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menerima informasi mengenai alokasi pendukungnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pihaknya memilih mengajukan proposal bantuan berupa program fisik langsung yang relevan dengan kebutuhan wilayahnya.
Bantuan yang dicanangkan yakni pembangunan sumur bor guna mengatasi persoalan air bersih di sekitar kawasan intake yang kerap terdampak karhutla maupun intrusi air laut, seperti Bengkuring, Bantuas, Makroman dan Palaran.
“Kalau kita dibantu, alhamdulillah, supaya manfaat Rp20 miliar bantuan Kemendagri terhadap karhutla itu bisa dirasakan oleh semua kabupaten/kota yang terdampak,” kata Andi Harun.
Sebagai bentuk penanganan mandiri sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mengalokasikan dan merealisasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp3,8 miliar sejak menetapkan status darurat kekeringan serta karhutla beberapa bulan lalu.
Sebab itu, Andi Harun berharap Pemprov Kaltim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat memperkuat dukungan kepada daerah.
Bentuk bantuan tidak harus berupa transfer dana, melainkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan fisik atau penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana.
“Misalnya pemprov mau membantu pembuatan sumur bor, memberikan peralatan atau penanganan di pemadam kebakaran, silakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemkot siap menyampaikan usulan program apabila pihak provinsi meminta masukan. Pengerjaan kegiatan dapat dilakukan langsung oleh pemprov sesuai aturan pertanggungjawaban anggaran yang berlaku.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,baik dalam penanganan karhutla saat ini maupun dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2027 mendatang agar dukungan anggaran berjalan lebih seimbang.
“Jadi kalau provinsi bertanya kira-kira dari bantuan ini apa yang bisa dibantu, kita berikan program,” tandasnya.
Editor: Erwin