Pembentukan klaster tersebut dibahas dalam kegiatan yang digelar BNPB di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (29/10/2026), bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus efektivitas tata kelola logistik dalam penanggulangan bencana di Kaltim.
Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB Dian Andry Puspita Sari mengatakan, upaya penanggulangan bencana di Benua Etam selama ini sudah berjalan baik, hanya saja diperlukan koordinasi yang lebih terarah agar bantuan dari pemerintah, dunia usaha, dan berbagai instansi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau.
“Ketika tidak ada yang mengkoordinasikan, bantuan yang diberikan cenderung hanya menjangkau wilayah yang terlihat dan mudah diakses. Bagaimana dengan penduduk di daerah terpencil atau lokasi karhutla di pedalaman yang sulit dijangkau?” ujar Dian.
Klaster logistik berfungsi memetakan kebutuhan sekaligus mengatur penyaluran bantuan agar tidak menumpuk di satu titik, sementara daerah lain masih kekurangan kebutuhan dasar.
Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak yang hendak menyalurkan bantuan diharapkan melapor kepada posko atau koordinator klaster. Informasi mengenai bantuan yang telah disalurkan kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan yang masih belum terpenuhi di wilayah terdampak.
“Misalnya, suatu wilayah sudah menerima beras, tetapi masih membutuhkan lauk, selimut, atau kebutuhan lainnya. Dengan koordinasi, bantuan berikutnya bisa diarahkan sesuai kebutuhan yang belum terpenuhi,” papar Dian lagi.
Koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan berbagai pihak. PMI, Baznas, TNI, Polri, dunia usaha, maupun lembaga lainnya tetap dapat memberikan bantuan secara langsung, dengan terlebih dahulu berkoordinasi agar distribusinya lebih optimal.
Dalam sistem penanggulangan bencana, klaster logistik menjadi salah satu unsur yang bekerja bersama klaster lainnya, termasuk kesehatan dan evakuasi.
“Sinergi antarklaster diperlukan karena pemenuhan logistik tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pelayanan kesehatan dan proses evakuasi masyarakat terdampak,” ucapnya.
Terkait penanganan karhutla di Kaltim, Dian menyampaikan BNPB tetap mendukung upaya penanganan darurat, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca serta dukungan logistik dan peralatan.
Adapun perkembangan penanganan di lapangan dan kesiapan titik distribusi bantuan dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pemerintah provinsi.
Editor: Aspian Nur
Pembentukan klaster tersebut dibahas dalam kegiatan yang digelar BNPB di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (29/10/2026), bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus efektivitas tata kelola logistik dalam penanggulangan bencana di Kaltim.
Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB Dian Andry Puspita Sari mengatakan, upaya penanggulangan bencana di Benua Etam selama ini sudah berjalan baik, hanya saja diperlukan koordinasi yang lebih terarah agar bantuan dari pemerintah, dunia usaha, dan berbagai instansi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau.
“Ketika tidak ada yang mengkoordinasikan, bantuan yang diberikan cenderung hanya menjangkau wilayah yang terlihat dan mudah diakses. Bagaimana dengan penduduk di daerah terpencil atau lokasi karhutla di pedalaman yang sulit dijangkau?” ujar Dian.
Klaster logistik berfungsi memetakan kebutuhan sekaligus mengatur penyaluran bantuan agar tidak menumpuk di satu titik, sementara daerah lain masih kekurangan kebutuhan dasar.
Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak yang hendak menyalurkan bantuan diharapkan melapor kepada posko atau koordinator klaster. Informasi mengenai bantuan yang telah disalurkan kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan yang masih belum terpenuhi di wilayah terdampak.
“Misalnya, suatu wilayah sudah menerima beras, tetapi masih membutuhkan lauk, selimut, atau kebutuhan lainnya. Dengan koordinasi, bantuan berikutnya bisa diarahkan sesuai kebutuhan yang belum terpenuhi,” papar Dian lagi.
Koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan berbagai pihak. PMI, Baznas, TNI, Polri, dunia usaha, maupun lembaga lainnya tetap dapat memberikan bantuan secara langsung, dengan terlebih dahulu berkoordinasi agar distribusinya lebih optimal.
Dalam sistem penanggulangan bencana, klaster logistik menjadi salah satu unsur yang bekerja bersama klaster lainnya, termasuk kesehatan dan evakuasi.
“Sinergi antarklaster diperlukan karena pemenuhan logistik tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pelayanan kesehatan dan proses evakuasi masyarakat terdampak,” ucapnya.
Terkait penanganan karhutla di Kaltim, Dian menyampaikan BNPB tetap mendukung upaya penanganan darurat, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca serta dukungan logistik dan peralatan.
Adapun perkembangan penanganan di lapangan dan kesiapan titik distribusi bantuan dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pemerintah provinsi.
Editor: Aspian Nur