Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Sebagai upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Benua Etam, Pemprov Kaltim menerima bantuan dana sebesar Rp 20 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Sebagai upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Benua Etam, Pemprov Kaltim menerima bantuan dana sebesar Rp 20 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa bantuan tersebut telah dialokasikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Dari total dana yang diterima, Rp10 miliar dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, sedangkan sisanya dibagi untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan Kaltim.
“Saat ini, bantuan dana yang kita terima sedang diproses untuk pengadaan barang dan peralatan guna mendukung penanganan karhutla yang masih terjadi di beberapa wilayah,” ujar Seno Aji, Senin (26/10/2026).
Selain itu, dirinya meminta agar proses pengadaan dipercepat, khususnya untuk kebutuhan BPBD yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pemadaman karhutla di lapangan.
Seno menjelaskan, dana bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pemadaman.
“Seperti pengadaan pipa, pompa, selang, serta perlengkapan lain yang diperlukan petugas dalam menangani kebakaran di lapangan,” ucapnya.
Menurut Seno, percepatan pengadaan penting dilakukan agar peralatan yang dibutuhkan dapat segera dimanfaatkan untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Kaltim. Dirinya juga berharap, proses pengadaan sejumlah peralatan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua minggu.
Meski demikian, Seno mengakui bahwa pengadaan barang dalam jumlah besar dan dengan beragam jenis membutuhkan waktu lebih lama. Terlebih, sejumlah kebutuhan harus melalui proses tender sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu hingga dua minggu bisa selesai. Kalau yang besar-besar, saya pikir juga membutuhkan waktu lama karena harus melalui tender dan banyak itemnya,” katanya.
Lebih lanjut, Seno menegaskan Pemprov Kaltim akan terus mendorong agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla. Dia juga meminta, kepada seluruh kepala OPD terkait untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara cermat karena memiliki ketentuan pertanggungjawaban yang ketat. Oleh karena itu, setiap barang yang dibeli harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petugas di lapangan.
“Kita juga meminta para kepala OPD untuk benar-benar memastikan bahwa barang tersebut dibeli sesuai dengan kebutuhannya dan digunakan di lapangan dengan baik,” tutupnya.
Editor: Erwin
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa bantuan tersebut telah dialokasikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Dari total dana yang diterima, Rp10 miliar dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, sedangkan sisanya dibagi untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan Kaltim.
“Saat ini, bantuan dana yang kita terima sedang diproses untuk pengadaan barang dan peralatan guna mendukung penanganan karhutla yang masih terjadi di beberapa wilayah,” ujar Seno Aji, Senin (26/10/2026).
Selain itu, dirinya meminta agar proses pengadaan dipercepat, khususnya untuk kebutuhan BPBD yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pemadaman karhutla di lapangan.

Seno menjelaskan, dana bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pemadaman.
“Seperti pengadaan pipa, pompa, selang, serta perlengkapan lain yang diperlukan petugas dalam menangani kebakaran di lapangan,” ucapnya.
Menurut Seno, percepatan pengadaan penting dilakukan agar peralatan yang dibutuhkan dapat segera dimanfaatkan untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Kaltim. Dirinya juga berharap, proses pengadaan sejumlah peralatan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua minggu.
Meski demikian, Seno mengakui bahwa pengadaan barang dalam jumlah besar dan dengan beragam jenis membutuhkan waktu lebih lama. Terlebih, sejumlah kebutuhan harus melalui proses tender sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

“Mudah-mudahan dalam waktu satu hingga dua minggu bisa selesai. Kalau yang besar-besar, saya pikir juga membutuhkan waktu lama karena harus melalui tender dan banyak itemnya,” katanya.
Lebih lanjut, Seno menegaskan Pemprov Kaltim akan terus mendorong agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla. Dia juga meminta, kepada seluruh kepala OPD terkait untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara cermat karena memiliki ketentuan pertanggungjawaban yang ketat. Oleh karena itu, setiap barang yang dibeli harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petugas di lapangan.
“Kita juga meminta para kepala OPD untuk benar-benar memastikan bahwa barang tersebut dibeli sesuai dengan kebutuhannya dan digunakan di lapangan dengan baik,” tutupnya.

Editor: Erwin










Pusat gempa berada di laut 30 km timur laut Mbay, Nagekeo
26 Okt 2026, 11:53:42 WIB • Kedalaman 13 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG