Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Beberapa waktu lalu Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyebut padamnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jembatan Achmad Amins yang menghubungkan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan dengan kelurahan Simpang Pasir, Palaran, disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Namun apa yang disampaikan Rudy Mas'ud itu dibantah tegas Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menegaskan penyebab utama padamnya fasilitas penerangan di jembatan yang sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Mahkota II tersebut murni akibat maraknya pencurian kabel utilitas. 

Penjelasan ini disampaikan Andi Harun saat memberikan sambutan pada Mahakam Job Fair 2026 di Samarinda Square, Kamis (23/7/2026). Diungkapkan Andi Harun, untuk mengecoh warga saat mencuri kabel, para pelaku kerap berkamuflase mengenakan atribut menyerupai petugas resmi. 

"Maling itu pintar berkamuflase. Kadang dia pakai seragam seperti PLN, Indihome, jadi kalau dilihat seolah-olah petugas resmi, ternyata mereka adalah maling," tegas Andi Harun.

Meski pihak Polresta Samarinda telah berhasil menangkap para tersangka, kabel yang dicuri telah telanjur dijual sehingga penggantiannya mewajibkan proses pengadaan barang baru melalui pembahasan anggaran daerah. Kasus berulang yang juga pernah terjadi pada 2025 ini mencatatkan total kerugian mencapai Rp360 Juta.

"Karena itu kabel pengadaannya lewat APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tidak bisa ketika itu dicuri langsung diganti. Harus menunggu persetujuan DPRD dan sebagainya," lanjutnya.

Andi Harun pun menilai tudingan ketiadaan anggaran kurang adil bagi jajaran aparatur daerah yang selama ini bekerja di lapangan.

"Kasihan aparat saya, pegawai saya, masa bayar lampu saja tidak mampu. Pelakunya itu ditangkap dan sudah lama peristiwanya," ucapnya.

Kendati demikian, Pemkot Samarinda tetap terbuka apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersedia mengucurkan tambahan alokasi bantuan keuangan.

"Tapi kalau Pak Gubernur bilang Samarinda butuh anggaran, dengan senang hati. Saya tunggu bantuan keuangan yang lebih besar lagi untuk Samarinda,"  sebut Andi Harun.

Penegasan serupa disampaikan Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah. Ia mengonfirmasi kendala utama memang berakar pada hilangnya aset negara yang mewajibkan prosedur pengajuan APBD baru, bukan disebabkan keterbatasan dana operasional maupun pemeliharaan rutin.

"Harus diajukan dulu lewat pembahasan APBD. Karena ini sifatnya bukan pemeliharaan, tetapi barangnya hilang," paparnya.

Karena itu Helmi memastikan DPRD akan memprioritaskan usulan pengadaan kembali kabel LPJU agar penerangan di Jembatan Achmad Amins dapat segera dipulihkan karena langkah tersebut penting demi menjamin keselamatan dan rasa aman masyarakat yang melintas, terutama pada malam hari.

"DPRD akan memprioritaskan karena ini untuk kepentingan masyarakat artinya bukan karena tidak ada anggaran," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengalokasikan dana sekitar Rp900 Juta melalui skema pergeseran anggaran guna memulihkan sistem penerangan Jembatan Achmad Amins tahun ini. 

Pekerjaan fisik akan segera direalisasikan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterbitkan dan proses lelang tuntas, disusul perbaikan bertahap di ruas jalan lain seperti Jalan Pahlawan dan Jalan Dr. Soetomo.

Guna mengantisipasi aksi pencurian berulang, Pemkot Samarinda turut menyiapkan empat unit kamera pengawas (CCTV) yang akan dipasang di seluruh titik akses keluar-masuk kawasan Jembatan Achmad Amins. 

Editor: Aspian Nur