Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih mengalami penyesuaian pada triwulan I 2026. Meski kontraksinya relatif tipis, kondisi tersebut mencerminkan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan memilih menjaga keberlangsungan operasional usaha.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim, Jajang Hermawan, mengatakan pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan I 2026 tercatat sebesar minus 0,71 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,48 persen.

“Penyesuaian pertumbuhan kredit UMKM terutama dipengaruhi perlambatan pada kredit investasi, sementara kredit modal kerja mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini mencerminkan pelaku UMKM lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika permintaan,” ujarnya, Selasa, (21/7/2026.

Menurutnya, perlambatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan memburuknya kondisi UMKM. Sebaliknya, pelaku usaha cenderung lebih selektif dalam memanfaatkan pembiayaan, terutama untuk kebutuhan investasi jangka panjang.

Di sisi lain, kualitas kredit UMKM di Kalimantan Timur masih berada pada kategori sehat. Rasio Non-Performing Loan (NPL) UMKM tercatat 3,86 persen, masih berada di bawah ambang batas 5 persen yang menjadi indikator kesehatan kredit perbankan.

Jajang menjelaskan, risiko kredit investasi tercatat lebih rendah dibandingkan kredit modal kerja. Kondisi ini menunjukkan pembiayaan untuk kegiatan produktif jangka panjang masih memiliki tingkat kelancaran pembayaran yang lebih baik.

Secara spasial, penyaluran kredit UMKM masih didominasi Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kedua daerah tersebut menguasai 49,68 persen dari total kredit UMKM di Kalimantan Timur karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa dengan jumlah pelaku usaha yang lebih besar serta akses perbankan yang lebih luas.

Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM terendah, yakni 0,03 persen, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rasio NPL tertinggi sebesar 6,61 persen.

“Meski pertumbuhan kredit masih mengalami penyesuaian, tapi kualitas pembiayaan UMKM secara keseluruhan tetap terjaga dan diharapkan mampu mendukung penguatan aktivitas ekonomi daerah seiring membaiknya kondisi permintaan ke depan,” pungkasnya.

Editor: Erwin