Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Koordinator Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, menilai kebijakan Pemprov Kaltim yang memangkas kuota program Umrah dan Perjalanan Religi Gratis gratis merupakan langkah yang tepat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan anggaran.

Menurut Buyung, pengurangan jumlah penerima manfaat dari target ratusan orang menjadi hanya belasan orang mencerminkan perlunya penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah. 

Dia menilai, dana yang semula dialokasikan untuk program tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

“Apalagi di tengah kondisi defisit dan kebutuhan pembangunan di Kaltim yang masih besar, anggaran sebaiknya diprioritaskan untuk kepentingan publik,” ujar Buyung, Jumat (17/7/2026).

Dia juga menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya program tersebut. Namun, Buyung mengingatkan, bahwa program ini menggunakan dana publik sehingga penggunaannya harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Buyung mencontohkan, jika biaya umrah mencapai sekitar Rp30 hingga Rp35 juta per orang dengan jumlah penerima hingga ratusan orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan miliar rupiah. 

Menurutnya, dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas publik yang memberikan manfaat jangka panjang.

“Kalau anggaran itu digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas kesehatan, memperbaiki sarana umum, atau mendukung kebutuhan pendidikan, dampaknya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program Umrah dan Perjalanan Religi Gratis. Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki ukuran keberhasilan dan dampak yang jelas bagi masyarakat.

“Program dengan anggaran besar tentu harus terukur manfaatnya, pemerintah harus bisa menunjukkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten terhadap janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.

Apabila kata dia, ada perubahan kebijakan akibat keterbatasan anggaran, maka pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Editor: Erwin