1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menyoroti polemik rencana pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kaltim yang dinilai mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, polemik ini bermula dari pernyataan resmi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim yang sebelumnya menyebut tidak ada pengadaan kendaraan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya berpegang pada pernyataan awal dari Pemprov Kaltim yang menyatakan tidak ada pengadaan kendaraan,” ujar Baharuddin, Selasa (24/2/2026).
Baharuddin menilai, apabila kebijakan efisiensi anggaran telah diterapkan sejak 2025, maka seluruh rencana belanja kendaraan dinas semestinya dibahas secara terbuka dan transparan kepada publik, termasuk kepada DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran.
Dia menekankan kebijakan efisiensi seharusnya berlaku menyeluruh, tanpa pengecualian, terlebih di tengah tuntutan publik terhadap pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Menurutnya, klarifikasi terbaru dari BPKAD Kaltim belum sepenuhnya menjawab pertanyaan masyarakat, terutama terkait dasar kebijakan dan kriteria pengadaan kendaraan tersebut.
Selain aspek kebijakan, Baharuddin juga mempertanyakan spesifikasi kendaraan yang direncanakan.
Ia menilai harga kendaraan yang disebut mencapai sekitar Rp8,5 miliar terlalu tinggi dan tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
“Kalau memang untuk menunjang mobilitas di medan terjal, seharusnya cukup menggunakan kendaraan gardan ganda dengan harga lebih terjangkau, masih di bawah Rp5 miliar. Kalau yang nilainya Rp8,5 miliar, menurut saya itu lebih cocok untuk jalan beraspal,” tegasnya.
Dirinya menekankan pentingnya rasionalitas dalam menentukan spesifikasi kendaraan dinas agar sesuai dengan kebutuhan geografis Kaltim, bukan sekadar mempertimbangkan aspek kenyamanan atau kemewahan.
Lebih lanjut, Baharuddin menyatakan sejak awal tidak pernah ada penjelasan kebijakan peniadaan pengadaan kendaraan hanya berlaku untuk pejabat eselon tertentu.
Ia menilai informasi tersebut menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. “Kalau tidak ada pengadaan mobil, ya seharusnya berlaku untuk semuanya,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan komunikasi kebijakan publik agar tidak memicu spekulasi maupun polemik berkepanjangan.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
