Pelantikan ini tidak semata menjadi agenda seremoni organisasi, melainkan momentum refleksi kolektif bagi alumni PMII dalam merespons krisis sosial, moral, dan ekologis yang kian kompleks di Kaltim.
Di tengah laju pembangunan daerah dan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, persoalan keadilan sosial belum sepenuhnya terjawab.
Bahkan, pembangunan yang tidak disertai perspektif keadilan sosial dan gender berpotensi melahirkan ketimpangan baru, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat lokal.
Krisis sosial saat ini tampak nyata melalui meningkatnya kerentanan perempuan, baik dalam bentuk kemiskinan struktural, kekerasan berbasis gender, eksploitasi tenaga kerja, hingga stigma terhadap perempuan kepala keluarga.
Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak ketika pembangunan berjalan tanpa keberpihakan dan partisipasi yang adil. Dalam konteks tersebut, alumni PMII dinilai tidak cukup hadir sebagai penonton atau pengamat kebijakan.
Mereka ditantang untuk mengambil peran sebagai suara etis yang berpihak, khususnya bagi perempuan akar rumput yang selama ini kerap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan publik.
IKA PMII Kaltim sendiri memiliki modal sosial dan intelektual yang besar. Alumni PMII tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, birokrasi, politik, hukum, media, hingga organisasi masyarakat sipil.
Potensi ini seharusnya dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang sensitif gender dan berkeadilan sosial.
Namun, tantangan terbesar justru terletak pada keberanian moral para alumni untuk bersikap kritis, termasuk ketika kritik tersebut berhadapan dengan kepentingan kekuasaan maupun kenyamanan posisi.
Selain isu perempuan, krisis moral juga berkaitan erat dengan krisis ekologis yang telah lama membebani Kaltim.
Aktivitas pertambangan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat lokal. Kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga persoalan kemanusiaan, karena berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup, rusaknya sumber air, serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak.
Berangkat dari nilai-nilai PMII yang berpijak pada Ahlussunnah wal Jama’ah dan prinsip keadilan sosial, isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan keagamaan.
IKA PMII Kaltim diharapkan mampu tampil sebagai kekuatan moral yang mendorong kesadaran ekologis, mengawal kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memperjuangkan hak masyarakat lokal atas lingkungan hidup yang sehat dan adil.
Krisis moral juga menguji integritas alumni PMII yang kini berada di ruang-ruang strategis. Di tengah maraknya praktik korupsi, konflik kepentingan, dan pragmatisme politik, alumni PMII dituntut menghadirkan teladan etika.
Keilmuan tanpa keberpihakan dinilai berisiko melahirkan teknokrat yang kehilangan nurani, sementara keberpihakan tanpa basis intelektual berpotensi jatuh pada romantisme kosong.
IKA PMII Kaltim juga diharapkan menjadi ruang konsolidasi pemikiran. Tradisi intelektual PMII diskusi kritis, analisis kebijakan, dan keberanian menawarkan gagasan alternatif, perlu dihidupkan kembali.
Isu perempuan dan lingkungan membutuhkan pendekatan lintas disiplin yang berbasis data dan analisis, bukan sekadar jargon moral.
Relasi antara alumni dan kader PMII pun perlu dibangun secara transformatif. Alumni tidak hanya menjadi simbol kesuksesan, tetapi juga mentor ideologis dan etis bagi generasi muda.
Pendampingan kader dalam isu keadilan gender, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal merupakan bagian dari keberlanjutan gerakan PMII itu sendiri.
Pelantikan Pengurus IKA PMII Kaltim periode 2025–2030 pada akhirnya menjadi titik awal pengujian sejarah. Apakah organisasi ini akan berhenti sebagai wadah silaturahmi, atau tumbuh menjadi kekuatan moral yang berani bersuara dan bertindak di tengah krisis sosial, moral, dan ekologis.
“Jawaban atas tantangan itu tidak terletak pada struktur organisasi, melainkan pada keberanian alumni untuk setia pada nilai, berpihak pada yang rentan, dan hadir secara nyata bagi masyarakat Kaltim,” ujar Mujahidah, Ketua Departemen Pengembangan Pemikiran dan Penguatan Ideologi IKA PMII Kaltim.
Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan integritas, serta menjadi jalan pengabdian yang membawa manfaat nyata bagi kader, masyarakat dan Kalimantan Timur.
Editor: Erwin