Pembahasan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pengelolaan satwa liar melainkan menyentuh aspek yang lebih luas, seperti keamanan warga, kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta keberlanjutan sektor pariwisata Berau yang selama ini menjadi satu dari beberapa destinasi unggulan di Benua Etam.
Keberadaan buaya di sekitar kawasan wisata dinilai menimbulkan rasa khawatir, baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Kekhawatiran tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas kunjungan dan secara langsung berdampak pada roda perekonomian warga.
Khususnya pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata dan jasa pendukung.
Atas kondisi itu, muncul gagasan agar persoalan buaya tidak hanya ditangani melalui langkah-langkah darurat, tetapi melalui solusi jangka menengah yang dirancang secara sistematis dan terencana.
Satu dari opsi yang mengemuka adalah pembangunan penangkaran buaya sebagai bagian dari upaya penataan kawasan. Terkait hal ini, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah menyebut usulan pembangunan penangkaran buaya perlu melalui kajian yang komprehensif.
Berbagai aspek harus dipertimbangkan secara matang, mulai dari penentuan lokasi, kebutuhan anggaran, hingga dampak dan manfaatnya bagi masyarakat luas.
“Pembangunan penangkaran buaya harus dikaji secara menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” kata Syarifatul Selasa (16/12/2025).
Penanganan persoalan buaya harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang humanis dan berimbang, dengan memperhatikan keselamatan manusia, pelestarian satwa, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Pendekatan yang diambil tidak boleh bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan dan kajian yang mendalam. Kalau dirancang dengan konsep yang tepat, penangkaran buaya berpotensi dikembangkan menjadi sarana edukasi sekaligus destinasi wisata alternatif.
Namun peluang tersebut harus dikaji secara realistis agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian. Setiap program pembangunan, lanjutnya, harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aspirasi warga ini juga kata dia, mencerminkan harapan agar pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan. “Tetapi juga menjamin rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan,” tegasnya.
Pariwisata yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh apabila masyarakat merasa dilindungi serta dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Dengan pendekatan yang tepat, rencana pembangunan penangkaran buaya di Labuan Cermin diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana aspirasi masyarakat direspons secara bijak. “Dengan mengintegrasikan aspek keamanan, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” Syarifatul memungkasi.
Editor: Aspian Nur