1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Supardi, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tengah mempersiapkan skema sanksi kerja sosial sebagai bagian dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.
Diketahui aturan tersebut rencananya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, dan akan membawa perubahan besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Menurutnya, KUHP baru nantinya menggeser pendekatan pemidanaan dari pola punishment and treatment ke arah pemulihan sosial. Salah satu bentuknya adalah pemberian sanksi kerja sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu yang sebelumnya otomatis menjalani hukuman penjara.
“Skema ini dinilai lebih manusiawi dan relevan dengan kebutuhan hukum modern,” ujar Supardi, Selasa (9/12/2025).
Untuk mendukung penerapan aturan tersebut, pihaknya bersama Pemprov Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan tersebut juga melibatkan sepuluh kepala daerah se-Kaltim serta peran dari Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Jadi melalui Jamkrindo nantinya akan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kerja sosial, termasuk menyediakan sarana dan pelatihan,” ucapnya.
Supardi menjelaskan, pelaku tindak pidana yang dapat dikenai sanksi kerja sosial adalah mereka yang dijatuhi ancaman hukuman di bawah lima tahun atau dengan nilai denda yang relatif kecil.
Namun, kata dia penerapannya tetap harus melalui pertimbangan mendalam terkait jenis kejahatan yang sudah dilakukan apa, dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam skema yang disiapkan, peserta kerja sosial akan dibekali keterampilan dasar oleh lembaga fasilitator yang ditunjuk, seperti yayasan atau lembaga pendidikan,” katanya.
Setelah menyelesaikan masa sanksi, mereka diharapkan dapat kembali berbaur di masyarakat dengan kemampuan baru yang lebih produktif.
Saat disinggung soal pengawasan pelaksanaan sanksi kerja sosial, Supardi menyatakan akan dilakukan langsung oleh jaksa sebagai eksekutor. Setiap peserta akan di awasi dan dilaporkan mengenai aktivitas kerja sosialnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
