Di lapangan, beberapa kapal dilaporkan kesulitan bermanuver dan merapat lantaran kedalaman alur sungai terus menyusut. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap distribusi logistik maupun keselamatan pelayaran jika tidak segera ditangani.
Meski kebutuhan pengerukan mendesak, kewenangan penuh untuk melaksanakannya berada pada Balai Wilayah Sungai (BWS).
Namun muncul desas-desus mengenai dugaan kepentingan tertentu yang ikut bermain dalam proses perencanaan, sehingga memicu kegelisahan publik terkait objektivitas proyek tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi menegaskan pengerukan Mahakam seharusnya murni berorientasi pada layanan public dan dirinya menolak keras persepsi ada motif lain yang mendorong pelaksanaan proyek tersebut.
“Kalau saya lihat, ini jelas untuk kepentingan umum. Setiap hari ponton dan kapal lain melintasi sungai. Kalau mereka tersangkut di tengah jalur karena sedimen meninggi, risikonya sangat besar,” ujar Subandi saat ditemui, Senin (8/12/2025).
Aktivitas pelayaran belakangan ini semakin terhambat. Tidak sedikit kapal yang harus menunggu air pasang terlebih dahulu agar dapat merapat ke pelabuhan.
Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat peran Sungai Mahakam sebagai urat nadi transportasi air di Kaltim.
“Sedimen yang terus menumpuk otomatis mengurangi kapasitas tampung sungai. Ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan mobilitas kapal. Karena itu, pengerukan menjadi kebutuhan penting,” ucap Subandi.
Penanganan sedimentasi Mahakam tidak bisa berdiri sendiri, perlu pengendalian aliran dari hulu, termasuk Sungai Karang Mumus agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Pendekatan yang komprehensif akan lebih efektif dalam mencegah banjir sekaligus menjaga keamanan jalur transportasi air.
Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat didorong agar pengerukan dapat berjalan sesuai standar teknis dan kerangka regulasi yang berlaku.
“Harapan kami, kebijakan ini dijalankan sepenuhnya untuk mendukung masyarakat dan menjaga keamanan pelayaran. Jangan sampai ada yang memanfaatkan proyek semacam ini untuk kepentingan pribadi,” tutupnya.
Editor: Aspian Nur