Pemprov Kaltim ingin memastikan tidak ada lagi lulusan SMA yang terpaksa menunda atau membatalkan rencana kuliah hanya karena kendala biaya. Seno mengaku dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan pendidikan karena tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kondisi tersebut tidak boleh lagi menjadi hambatan di daerah yang sedang mempersiapkan pusat pemerintahan nasional.
“Masih banyak anak yang mundur karena UKT. Itu yang kami hentikan lewat GratisPol,” kata Seno, Sabtu (29/11/2025).
Untuk menjawab persoalan ini, Pemprov Kaltim menghadirkan Program GratisPol Pendidikan.
Progtam ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk membuka pintu pendidikan tinggi bagi seluruh warga Kaltim, tanpa membedakan latar belakang ekonomi.
Untuk tahun ini diprioritaskan bagi mahasiswa semester awal sebagai kelompok penerima manfaat pertama.
Pada tahun 2026, cakupan program akan diperluas hingga menyasar mahasiswa di semester akhir, sehingga kebutuhan biaya pendidikan di seluruh jenjang bisa terpenuhi.
Pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran khusus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan tanpa hambatan administrasi.
Persyaratan utama bagi calon penerima hanya yakni memiliki KTP Kaltim, dan telah berdomisili di Kaltim selama minimal tiga tahun.
Skema bantuan ini berlaku bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga tidak ada diskriminasi antarjenis kampus.
Editor Aspian Nur