"Kaltim 22,2 persen di tahun 2024, artinya perlu penanganan serius sehingga setidaknya prevalensi stunting di tahun depan bisa turun signifikan dalam setahun," tegas Seno Aji.
Wagub Seno Aji menyatakan keyakinannya bahwa dengan intervensi yang terpadu dari Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, angka stunting dapat diturunkan.
Fokus intervensi dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, khususnya bagi ibu hamil dan anak usia 0 hingga 11 bulan yang merupakan kategori rawan stunting.
Langkah-langkah intervensi utama yang dilakukan Pemprov Kaltim meliputi, pemeriksaan dan deteksi dini ibu hamil untuk mendeteksi kemungkinan penyebab stunting, terutama bagi mereka yang teridentifikasi kategori Kekurangan Energi Kronis (KEK).
Pemberian makanan tambahan, vitamin, dan bantuan lain dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan DP3A kepada ibu hamil dan menyusui.
Memberikan pengetahuan tentang pola stunting serta menduplikasi edukasi yang berhasil dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Bontang.
Melakukan rapat koordinasi (rakor) berkala dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau progres, mengukur penurunan setiap bulan, dan mengevaluasi kinerja Posyandu.
Meskipun Kaltim mengalami pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), Gubernur memastikan penanganan stunting telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan alokasi anggaran APBD yang terus bertambah.
Selain Wagub Kaltim, hadir narasumber lain di antaranya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri Chaerul Dwi Sapta, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara dr. Leni Astuti, dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Prof. Iwan M. Ramdan. (*/kk)
