Melalui kegiatan gerakan bersih sungai yang melibatkan lintas instansi dan komunitas peduli lingkungan yang digelar Rabu (19/11/2025) hari ini, upaya mengendalikan sampah sekaligus menekan resiko banjir tersebut terus dikuatkan.
Gerakan ini memusatkan kegiatan di sepanjang aliran Karang Mumus dengan fokus memungut sampah dan mengidentifikasi sumber pencemar yang selama ini memperberat fungsi sungai.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Plt Kadis DLH) Kota Samarinda Suwarso menyebut aksi bersih sungai harus dipahami sebagai gerakan kolektif bukan sekadar kegiatan simbolik dan menyebut pentingnya penanganan sampah secara terukur dan berkelanjutan.
“Sampah seharusnya ditimbang agar tahu berapa yang diangkat hari ini maupun kegiatan sebelumnya. Dengan begitu, gerakan ini tidak hanya seremonial, tapi menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa membuang sampah ke sungai adalah penyebab utama banjir,” kata Suwarso.
Meski pemerintah telah menyediakan sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah langsung ke aliran sungai maupun bantaran. Kondisi ini membuat beban sungai semakin berat, terutama ketika curah hujan tinggi.
“Kalau sampah menumpuk di sungai air tidak bisa mengalir, akhirnya masuk ke rumah dan permukiman. Sungai ini urat nadi Samarinda, terbebani oleh fungsi drainase, banjir, hingga transportasi,” tegasnya.
DLH juga memastikan pengawasan terhadap pelanggar terus berjalan melalui petugas PPNS. Dalam dua pekan terakhir sudah ada 10 warga yang dikenai sanksi. “Mulai dari penahanan KTP sampai tindakan lanjutan. Ke depan patroli sungai akan kita lakukan untuk menegakkan perda, tidak hanya di darat tapi juga di atas air,” ungkapnya.
Keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan kecamatan, kelurahan, RT hingga Program Pro Bebaya dinilai sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat sejak tingkat dasar.
Terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Andri Rachmanto Wibowo menyebut permasalahan sampah sangat erat kaitannya dengan proses normalisasi sungai. Menurutnya, tumpukan sampah dan sedimen menjadi penghambat utama aliran air di SKM.
“Saat hujan deras, saluran yang seharusnya mengalirkan air justru tertutup sampah. Ini memperlambat aliran dan memicu banjir. Karena itu, kesadaran masyarakat harus dibangun,” jelas Andri.
BWS tengah melakukan pemancangan turap, pengerukan sedimen, penggalian alur, serta normalisasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi dan kota. “Pengerukan sedimen dan pemancangan turap ini untuk mengurangi risiko banjir. Tahun depan ada pekerjaan pemancangan lanjutan,” katanya.
Selain normalisasi, pemerintah juga menyiapkan sarana pengelolaan sampah seperti insinerator untuk mengurangi tekanan pada TPA. “Kalau pengolahan sampah makin baik, masyarakat tidak punya alasan lagi membuang sampah ke sungai,” tutup Andri.
Editor: Aspian Nur