Ancaman itu disampaikan saat aksi lanjutan di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.
Vendy menyebut, langkah tersebut merupakan bentuk protes keras atas ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil kekayaan sumber daya alam.
“Kami sudah sabar. Kalau suara rakyat terus tidak direspons, maka jangan salahkan kami jika menutup jalur Mahakam. Batu bara tidak boleh keluar, apapun risikonya,” tegas Vendy di hadapan peserta aksi.
Ia menuturkan, Kaltim memiliki peran vital dalam menopang ekonomi nasional, namun perlakuan yang diterima jauh dari kata adil. Nilai DBH yang diberikan pemerintah pusat disebut tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil devisa terbesar.
“Tahun 2024 saja, sektor tambang dan energi menyumbang Rp858 triliun ke negara. Tapi lihatlah kondisi infrastruktur kita bandara tak terurus, jalan tol berlubang, fasilitas publik jauh dari layak,” ujarnya.
Vendy yang merupakan Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU) juga menegaskan, gerakan ini bukan bermuatan politik, melainkan murni suara masyarakat Kaltim dari berbagai suku dan organisasi kemasyarakatan yang berupaya memperjuangkan kebijakan DBH yang dianggap tidak adil.
“Kami tidak mewakili partai, agama, atau kelompok tertentu. Ini suara rakyat Kaltim yang merasa diperlakukan tidak adil. Kami hanya menuntut keadilan,” katanya.
Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah tidak bisa menjalankan program pembangunan secara maksimal. Ia bahkan menyebut, Gubernur Kaltim saat ini pun bekerja dengan keterbatasan akibat pemangkasan dana dari pusat.
“Bagaimana daerah mau maju kalau anggarannya terus dipangkas? Sekuat apapun Gubernur, tanpa dukungan dana, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya lagi.
Fraksi Kaltim menegaskan akan memberi waktu bagi pemerintah pusat untuk merespons tuntutan mereka. Namun jika tak ada langkah konkret, aksi penutupan jalur Sungai Mahakam diyakini akan menjadi simbol perlawanan terbesar masyarakat Kaltim terhadap ketidakadilan fiskal.
“Kami tidak ingin konfrontatif. Tapi jika harus bertindak, kami siap. Jangan anggap rakyat Kaltim sudah sejahtera, kenyataannya tidak,” pungkas Vendy.
Sebagai informasi, Fraksi Kaltim ini adalah aliansi dari berbagai organisasi masyarakat dan pemuda yang menyatakan kekecewaannya terhadap pemangkasan DBH. Terlebih ada sekitar 14 organisasi yang tergabung dalam Fraksi Kaltim.
Editor: Erwin