Menurutnya, dukungan anggaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Bumi Etam.
“Dukungan terbesar yang akan kita siapkan adalah dukungan anggaran,” ujar Firnadi, Minggu (9/11/2025).
Namun, ia mengakui terdapat sejumlah kendala dalam penganggaran tahun 2026 mendatang. Salah satunya akibat keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membatasi kewenangan daerah dalam penggunaan belanja untuk sarana dan prasarana pertanian.
“Kita sempat terkendala di 2026 ini dalam penganggaran karena keputusan Kemendagri yang membatasi kewenangan kita untuk belanja sarana dan prasarana, padahal mekanisasi pertanian itu bagian penting yang sekarang sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Firnadi menilai, mekanisasi pertanian bukan sekadar soal modernisasi alat, tetapi juga menjadi faktor yang dapat mendorong alih generasi di sektor pertanian.
Menurutnya, ketika anak muda melihat pertanian sebagai sektor yang modern, efisien, dan menjanjikan, mereka akan lebih tertarik untuk menekuni bidang tersebut.
“Generasi muda kita akan melihat pertanian sebagai sesuatu yang mudah dan menarik untuk dikerjakan. Itu bisa jadi penarik untuk ikut menekuni pertanian,” tambahnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim tetap berupaya mencari solusi agar kebutuhan petani tetap terakomodasi. Salah satunya melalui skema bantuan keuangan (Bankeu) yang memungkinkan pemerintah kabupaten/kota mengakses anggaran dari APBD Provinsi untuk belanja pertanian.
“Bersama Dinas Pertanian, kita membuka ruang bantuan keuangan agar daerah bisa mengakses anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana pertanian,” kata Firnadi.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil interaksi dengan kelompok tani di lapangan, kebutuhan terbesar yang sering diusulkan adalah peralatan pertanian modern.
Hal ini menjadi bukti petani Kaltim siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
“Kawan-kawan kelompok tani banyak mengusulkan peralatan modern. Biasanya mereka memanfaatkan dukungan ini untuk bantuan melalui KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan),” ungkapnya.
Politisi PKS tersebut optimistis, dengan potensi lahan dan sumber daya yang ada, Kaltim memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan. Karena itu, DPRD berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui penganggaran dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami di legislatif selalu membuka ruang selebar-lebarnya untuk mendukung program ketahanan pangan melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah termasuk mendorong peran swasta agar berkontribusi dalam membangun ekosistem pangan yang kuat,” tegasnya.
Dia menambahkan, keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.
“Rumah tangga petani saat ini menjadi ujung tombak penyediaan pangan di Kaltim. Karena itu, ruang untuk memanfaatkan APBD terbuka luas, baik melalui RDKK maupun program pemerintah daerah dan provinsi,” pungkasnya.
Editor: Erwin