Langkah antisipatif dilakukan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada tunjangan maupun insentif tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim M Darlis Pattalongi menegaskan mereka sudah sepakat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menjaga agar dua sektor vital tersebut tidak menjadi korban pemangkasan anggaran.
“Sejak isu efisiensi ini mencuat, kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov agar pendidikan dan kesehatan tetap aman dari pengurangan,” ujar Darlis kepada Korankaltim.com Senin (20/10/2025).
Langkah efisiensi yang digagas pemerintah pusat seharusnya tidak diartikan sebagai pemotongan kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi semestinya diarahkan untuk menata ulang kegiatan agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada publik. “Kalaupun ada pergeseran, itu sifatnya hanya teknis di internal dinas, bukan pemangkasan jatah anggaran,” sebut Darlis lagi.
Kesepahaman ini telah dikukuhkan dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. Dalam forum tersebut, disepakati bahwa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap mendapat perlindungan penuh.
“Yang perlu dipangkas itu kegiatan seremonial atau proyek yang manfaatnya tidak langsung dirasakan rakyat. Tapi untuk insentif guru, tenaga kesehatan, atau honorarium mereka, itu tidak akan disentuh,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Meski pembahasan teknis APBD 2026 belum dimulai, Darlis memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal komitmen tersebut hingga tahap akhir penyusunan anggaran. “Kami ingin lihat nanti saat dokumen APBD disusun. Namun kami berkomitmen menjaga agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama,” tutup Darlis.
Editor: Aspian Nur