Ia menegaskan, persoalan energi dan lingkungan harus dikawal serius agar keberlanjutan sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Menurutnya, kebutuhan energi nasional hari ini masih bergantung pada sumber fosil. Bahkan, ia menyebut Indonesia tidak sedang dalam kondisi “baik-baik saja” di sektor energi. Ia menilai produksi SDA salah satunya sektor migas dalam satu hari mencapai 1,6 juta barel per hari.
“Sementara kemampuan produksi hanya sekitar 600 ribu barel. Artinya, kita defisit sekitar satu juta barel per hari,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketimpangan tersebut disebabkan oleh kebijakan eksploitasi migas yang sejak 1990-an yang dianggap terlalu memberi ruang luas kepada sektor swasta.
“Akibatnya, cadangan migas kita kini tinggal sedikit. Dulu kita sangat kaya, sekarang justru bergantung pada impor,” ujarnya.
Syafruddin juga menyinggung fenomena maraknya praktik tidak sehat dalam distribusi energi. Terlebih Kaltim memiliki beberapa kilang dan pengolahan minyak terbesar se Asia Tenggara yang terletak di Kota Balikpapan.
“Kita lihat, tumbuh subur para mafia migas. Ini harus dibenahi agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Syafruddin menyoroti pengelolaan sumber daya batu bara yang belum berpihak pada kebutuhan dalam negeri. Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian ESDM RI, pada tahun 2024, produksi batu bara nasional mencapai 831 juta ton per tahun, dengan penjualan sekitar 813 juta ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 620 juta ton diekspor, sedangkan kebutuhan domestik untuk PLN hanya 180 juta ton per tahun.
“Bayangkan, deposit batu bara kita luar biasa, tapi kalau tidak dijaga dan terus diekspor besar-besaran, suatu saat akan habis. Padahal PLN sendiri butuh pasokan sekitar 180 juta ton per tahun untuk menjaga kestabilan energi nasional,” ujarnya.
Politikus PKB itu menegaskan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) agar berjalan konsisten dan berkeadilan. Sebab, baginya transisi energi harus direalisasikan agar Indonesia tidak terus mengandalkan batu bara dan migas dalam pendapatan negara.
“Transisi energi harus menjadi agenda nasional yang tidak hanya mengikuti tren global, tapi juga melindungi kepentingan rakyat dan menjaga ketahanan energi nasional,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap sektor-sektor swasta di bidang pertambangan dan perkebunan. Hal ini guna memastikan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai aspek lingkungan.
“Jangan sampai kita kehilangan sumber daya sekaligus merusak bumi yang kita tinggali,” tutupnya.
Editor: Erwin