Ketua Komisi III Tegaskan Pembangunan Jalan Tak Boleh Terhenti karena Efisiensi Anggaran

Hal ini disampaikannya meskipun pemerintah pusat berpotensi melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan dinilai tidak boleh terhenti sepenuhnya hanya karena adanya kemungkinan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, proyek-proyek strategis harus tetap berjalan, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

“Apakah nanti bentuknya penundaan atau pemotongan bantuan keuangan, kita masih menunggu keputusan resmi dari APBN,” kata Abdulloh, Jumat (10/10/2025).

“Namun sambil menunggu kejelasan, program pembangunan harus tetap berjalan. Jika nantinya memang ada pengurangan, barulah kita lakukan penyesuaian sesuai kondisi anggaran,” lanjutnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti sektor infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian utama DPRD, karena menyangkut langsung dengan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengungkapkan sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim menyebutkan adanya dua proyek jalan yang berpotensi terdampak efisiensi anggaran.

Namun, DPRD Kaltim secara tegas menolak opsi penghentian total terhadap proyek-proyek tersebut.

“Semangat kami adalah pembangunan tidak boleh berhenti total. Kalau targetnya misalnya 100 kilometer jalan, setidaknya bisa dimulai 25 atau 50 kilometer dulu. Yang penting ada progres nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Abdulloh.

Menurutnya, pelaksanaan secara bertahap merupakan solusi realistis di tengah situasi fiskal yang belum menentu. Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa melihat bahwa pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, tetap bekerja dan hadir dalam pembangunan, meski dalam keterbatasan anggaran.

Lebih lanjut, DPRD akan terus mengawasi dan memastikan agar setiap alokasi anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif, terutama untuk proyek-proyek yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat luas.

“Yang utama adalah ada hasil konkret. Jangan sampai alasan efisiensi justru membuat masyarakat dirugikan. Kita ingin tetap menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Abdulloh menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam menghadapi kebijakan efisiensi dari pusat.

Dirinya menilai, kerja sama yang solid antara kedua pihak akan menjadi kunci utama agar upaya penghematan anggaran tidak menjadi penghambat pembangunan.

“Kami ingin memastikan manfaat dari pembangunan tetap sampai ke masyarakat, meskipun mungkin langkahnya dilakukan secara bertahap,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Ketua Komisi III Tegaskan Pembangunan Jalan Tak Boleh Terhenti karena Efisiensi Anggaran

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini