Hal itu diketahuinya saat melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PPD) di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, belum lama ini.
Dirinya berdialog langsung dengan masyarakat dan tokoh desa guna mendengarkan berbagai aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.
Salah satu persoalan utama yang diutarakan warga adalah kondisi jalan menuju desa yang masih sulit diakses.
“Kemarin saat PPD, saya bertemu tokoh masyarakat. Mereka menyampaikan keluhan terkait jalan menuju desa yang butuh perbaikan,” ungkap Firnadi, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, Desa Bukit Jering masih tergolong daerah terisolir. Akses menuju desa tersebut hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai, yang tentu memerlukan waktu dan biaya cukup besar.
Warga harus mengeluarkan ongkos hingga Rp280 ribu setiap kali melakukan perjalanan pulang pergi ke pusat kecamatan. “Bolak-balik ke Kecamatan Muara Kaman memang berat bagi masyarakat, karena biayanya tinggi,” jelasnya.
Firnadi menambahkan, sebenarnya terdapat jalan alternatif darat sepanjang 10 kilometer yang bisa menjadi solusi, namun saat ini sebagian ruas jalan, sekitar dua kilometer mengalami longsor.
Jika bagian jalan tersebut diperbaiki atau dilakukan penurapan, maka masyarakat dapat langsung menempuh jalur darat menuju Kecamatan Kota Bangun dengan biaya jauh lebih murah.
“Kalau lewat Kota Bangun ke pusat Kecamatan Muara Kaman, ongkosnya hanya sekitar Rp30 ribu,” sebutnya lagi.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kukar, Firnadi menegaskan kesiapannya untuk memperjuangkan perbaikan akses jalan tersebut melalui mekanisme pendanaan pemerintah provinsi.
Menurutnya, pembiayaan bisa diupayakan melalui skema hibah atau Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
“Asalkan Detail Engineering Design (DED) sudah disiapkan dan persyaratannya lengkap, saya siap memperjuangkannya. Kita akan berkolaborasi dengan Pemkab Kukar agar bisa direalisasikan,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi warga, kegiatan PPD tersebut juga menjadi ajang bagi Firnadi untuk menguatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi daerah.
Ia menekankan demokrasi sejatinya berasal dari rakyat dan untuk rakyat, serta harus melahirkan pemimpin yang memiliki moral dan kepedulian terhadap masyarakat.
“Demokrasi Indonesia berakar dari nilai-nilai moral yang baik. Karena itu, masyarakat perlu diberi ruang luas untuk berpartisipasi dalam setiap momentum pemilihan pemimpin,” pungkasnya.
Editor: Erwin