Diperlukan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen, termasuk akademisi dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk mewujudkan kemandirian pangan di daerah.
Hal ini ditegaskan Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPSDMP DPTPH) Kaltim Tri Ida Kartini.
“Upaya pencapaian ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari akademisi dan teman-teman KTNA. Peran mereka sangat strategis dalam menjaga dan memajukan ketahanan pangan kita,” ujar Tri kepada Korankaltim.com Jumat (3/10/2025).
Penting bagi masyarakat untuk memahami secara utuh makna dari ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, keberagaman, gizi, pemerataan, hingga keterjangkauannya.
Tri mengungkapkan kalau Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kaltim pada tahun 2025 diproyeksikan berada di angka 80,82, mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 yang berada di angka 78,61.
"Secara umum, semakin tinggi nilai indeks ketahanan pangan maka semakin baik kondisi pangan di daerah tersebut," jelasnya.
Ditekankan pentingnya melihat lebih dalam pada komponen pembentuk IKP yakni indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, dan indeks pemanfaatan.
Untuk tahun 2025, berikut capaian masing-masing komponen IKP Kaltim, yakni indeks ketersediaan diangka 73,45. Indeks keterjangkauan diangka 86,21. Indeks pemanfaatan diangka 82,87.
Dari data tersebut Tri menggarisbawahi ketersediaan pangan lokal masih menjadi tantangan utama. “Artinya, ketersediaan pangan yang berasal dari Kaltim sendiri masih belum mencukupi. Disinilah pentingnya peran bersama untuk memperkuat ketersediaan agar Kaltim bisa mandiri dan berdaulat pangan,” sebutnya.
Pemerintah daerah, akademisi, petani, pelaku usaha pertanian, serta masyarakat umum harus bersinergi dalam meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal.
“Kalau ingin mewujudkan Kaltim yang mandiri dan berdaulat pangan maka semua harus ambil bagian. Ini adalah gerakan kolektif, bukan kerja satu pihak,” tegas Tri.
Editor: Aspian Nur