Aplikasi tersebut dirancang untuk memantau pelaksanaan MBG secara menyeluruh, mulai dari data penerima hingga mekanisme pelaporan keluhan di lapangan.
Sistem digital ini akan terkoneksi dengan Social Security Number (SSN) milik Pemkot Samarinda, sehingga titik distribusi makanan dapat dipantau secara rinci.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah menyebut progres program baru mencapai 40 persen karena beberapa aspek masih digodok dan diperkuat.
“Aplikasi pelaporan sedang dibangun dan akan disosialisasikan kepada masyarakat setelah selesai, agar mereka dapat memantau proses bersama,” kata Aji kepada Korankaltim.com Kamis (2/10/2025).
Melalui aplikasi ini, pendataan dan pemetaan sekolah penerima MBG dapat dilakukan sekaligus, sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui jumlah sekolah yang wajib mendapatkan MBG di setiap wilayah.
Sistem ini juga memungkinkan laporan mengenai masalah atau kendala di lapangan, dan dapat dipantau secara langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Meski begitu, dari sisi infrastruktur MBG, Samarinda masih menghadapi kendala. Saat ini baru beroperasi 13 SPPG dengan pola kemitraan, jauh dibawah kebutuhan ideal. Perhitungan menunjukkan kota ini membutuhkan 73 SPPG agar program dapat menjangkau seluruh siswa secara merata.
"Kalau misalnya ada yang tidak beres, dilaporkan di aplikasi, sehingga pak wali bisa langsung memantau," pungkas Aji.
Editor: Aspian Nur