Lonjakan terbesar terjadi pada 22 hingga 27 September dengan 2.197 anak terdampak hanya dalam sepekan. Namun di Kota Samarinda, hingga kini belum pernah ditemukan kasus keracunan MBG bagi anak sekolah.
“Tata kelola harus dibenahi, dan yang paling penting, identifikasi penyebab keracunan harus jelas,” tegas Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Selasa (29/9/2025).
Ia menyebut salah satu potensi risiko muncul dari ketiadaan cold storage atau freezer di dapur pengolahan. Padahal, bahan pangan sering dibeli sehari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan ribuan porsi setiap hari.
“Barang kalau terlalu lama disimpan pasti akan terjangkit virus dan bakteri. Itu yang menyebabkan bisa terjadi keracunan,” jelasnya.
Meski bukan perkara mudah, kondisi ini menuntut setiap potensi risiko dimitigasi. Satuan Tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan MBG bersama Forkopimda dan Badan Gizi Nasional (BGN) harus terus berkoordinasi agar kejadian serupa tidak terjadi di Kota Tepian.
“Semua tidak mudah, tidak hanya satu faktor. Tapi satu sistem yang harus kita integrasikan agar bisa dicegah,” ungkapnya.
Jika ditemukan dapur yang belum memiliki freezer, maka pengadaan tambahan bisa dilakukan agar bahan tetap segar.
“Kalau terjadi seperti itu, yang paling kita khawatirkan berdampak pada saluran pencernaan dan bisa mengganggu pernapasan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismed Kusasih menegaskan seluruh dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Proses sedang berjalan karena kini setiap SPPG wajib memiliki sertifikat SLHS. Dengan sistem ini, diharapkan risiko gangguan kesehatan akibat MBG dapat dicegah,” tutupnya.
Editor: Erwin