2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk periode 2025–2026 dipastikan mengalami tekanan berat setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Informasi ini diungkapkan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas. Menurutnya, pemangkasan tersebut bukan isu semata, melainkan sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
“Memang ada pemotongan. Nilainya cukup besar, hampir Rp4,6 triliun untuk tahun anggaran 2025–2026,” ungkapnya belum lama ini.
Hamas menilai, angka tersebut bukanlah jumlah kecil karena setara dengan satu tahun anggaran sebuah kabupaten. Kondisi ini otomatis membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim semakin sempit.
“Rp4,6 triliun itu sangat besar. Dampaknya tentu signifikan terhadap APBD kita. Pemprov mau tidak mau harus menyesuaikan kembali program yang sudah direncanakan,” tegasnya.
Sebelumnya, simpang-siur mengenai pemangkasan DBH telah membuat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berlangsung alot.
Dengan kepastian pemangkasan ini, Hamas menilai Pemprov perlu lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.
“Tidak semua program bisa berjalan sekaligus. Pemerintah provinsi harus berani memilah mana program yang benar-benar prioritas dan mana yang bisa ditunda, agar alokasi anggaran tetap proporsional,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (23/9) lalu juga, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terkait kondisi keuangan daerah.
Datang dari Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti penurunan penerimaan transfer dari pusat, khususnya DBH, yang tercatat turun 6,97 persen. Mereka menekankan perlunya strategi untuk mengantisipasi dampak penurunan tersebut.
Sementara Fraksi Golkar mendorong Pemprov agar lebih agresif menggali sumber-sumber pendapatan sah lainnya sesuai regulasi, guna meningkatkan daya dukung APBD.
Fraksi-fraksi lain juga menitikberatkan pentingnya kepastian DBH, karena hal itu sangat menentukan keberlangsungan program pembangunan daerah.
Menanggapi pandangan tersebut, Hamas menyebut masukan dari fraksi-fraksi adalah hal wajar dan merupakan bagian dari mekanisme check and balance di DPRD.
“Semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya. Kita simak bersama, dan pada dasarnya mereka memberikan masukan agar pemerintah bisa mempercepat program dengan penyesuaian yang tepat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
