2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pejabat publik di Indonesia dituntut ekstra hati-hati dalam menyampaikan informasi. Kesalahan komunikasi yang kini kerap dikenal sebagai blunder, meski tampak sepele bisa menimbulkan dampak serius.
Ucapan atau tindakan yang salah bisa mengubah persepsi public menimbulkan kebingungan, menurunkan kepercayaan, dan memicu kritik bahkan protes masyarakat.
Di Samarinda, meski belum ada insiden besar, pejabat tetap harus berhati-hati. Kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat berpotensi merusak kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
Pengamat Komunikasi Publik dari Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (FISIP Unmul) Rina Juwita menyebut kesalahan komunikasi kerap muncul karena masyarakat kini lebih aktif memantau pernyataan pejabat lewat media sosial maupun daring.
Setiap kata dan tindakan bisa langsung menjadi konsumsi publik dan menimbulkan persepsi berbeda dari maksud aslinya.
“Komunikasi publik meliputi verbal, nonverbal, maupun tulisan. Pejabat adalah representasi masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan, baik profesional maupun personal, selalu disorot publik,” ujar Rina kepada Korankaltim.com Senin (15/9/2025) hari ini.
Komunikasi publik bagi pejabat bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Setiap ucapan dan tindakan mereka harus diperhitungkan dengan cermat karena selalu menjadi sorotan masyarakat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.
Terlebih di era media sosial, pengawasan pun semakin intens. Bahkan ketika pejabat tidak aktif menampilkan diri, orang lain dapat memposting atau menilai tindakannya. Kondisi ini akhirnya menuntut kemampuan komunikasi yang matang dan empati terhadap audiens.
"Mereka bukan lagi milik pribadi, tetapi milik masyarakat luas. Pejabat harus mempertimbangkan bagaimana pesan diterima, bukan hanya menyampaikan secara teknis atau menggunakan bahasa kebijakan yang sulit dipahami masyarakat,” tegas Rina yang juga Wakil Dekan II Bidang Akademik FISIP Unmul.
Saat ini, banyak pejabat belum mampu berkomunikasi dengan bahasa publik. Kurangnya empati membuat mereka sulit membayangkan bagaimana tindakan atau ucapan diterima masyarakat. Lingkungan sekitar pejabat pun dinilai kerap kali membuat mereka merasa segala tindakan sudah tepat, sementara tim komunikasi kadang kurang peka.
Namun kesalahan komunikasi bisa terjadi bukan karena pejabat itu sendiri, tetapi tim pendamping yang gagal memberi masukan tepat waktu.
"Misalnya ada pertanyaan sensitif, tim harus memberi saran kapan menanggapi, atau menahan dulu hingga data memadai,” jelasnya.
Selain itu, pejabat yang menempati posisi strategis seharusnya juga dibekali pelatihan komunikasi. Saat ini masih banyak yang menduduki jabatan penting tanpa pemahaman memadai tentang komunikasi publik.
"Minimal mereka harus menganalisis bagaimana menyampaikan atau menulis pesan dengan tepat,” tutupnya.
Ketika muncul isu yang ramai dibicarakan publik, Rina menekankan bahwa klarifikasi harus segera dilakukan. Sebab mengalihkan topik justru hanya menunda penyelesaian dan memicu terjadinya blunder, sementara masyarakat menunggu jawaban yang jelas. Jika informasi lengkap belum tersedia, maka pejabat terkait dapat memberi tanggapan sementara dengan menyatakan akan segera mengonfirmasi setelah memperoleh data yang akurat dan lengkap. Pendekatan ini dianggap lebih tepat daripada mengabaikan isu atau menunda klarifikasi.
"Jadi klarifikasi, konfirmasi, atau respon cepat lebih efektif daripada diam atau menjawab tanpa substansi,” tutupnya.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
